Connect with us

Hukrim

Ketua PN Medan Diciduk KPK  Usai Vonis Terdakwa Perkara Korupsi

Published

on

Laporan Redaksi: Beduar Sitinjak, SH

 

MEDAN, {DETEKTIFNews.com}-Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap sembilan orang di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (28/8).

Yerkena OTT tersebut, di antaranya adalah Ketua PN Medan Marsuddin Nainggolan, dan Wakil Ketua Wahyu Prasetyo Wibowo. KPK meringkus mereka dalam dugaan suap terkait perkara tindak pidana korupsi terdakwa Tamin Sukardi, yang menjalani sidang vonis Senin lalu.

Dua pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Medan, tersebut disebut-sebut memiliki royalitas yang tinggi. Marsuddin Nainggolan dan Wahyu Prasetyo Wibowo diduga sering bagi-bagi hasil suap.

“Informasi terkait dua orang itu (Marsuddin dan Wahyu) banyak laporan yang kami terima terkait perilakunya yang tidak patut. Kalau ngomong di hadapan bawahan tegas. Tapi informasi yang kami dapat dari pegawai, kalau hakim yang bergigi, dipolarisasinya. Artinya, dia hanya membagi-bagi uang terhadap hakim yang kuat saja,” ucap seorang sumber yang bertugas mengawasi perilaku hakim, Selasa (28/8).

Hasil pantauan,  Marsuddin Nainggolan dan Wahyu Prasetyo menangani perkara yang lumayan banyak, terlebih perkara niaga. Meski demikian, pihaknya hanya fokus mengawasi pelanggaran etika hakim sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

“Informasi ini saya dapat dari senior yang kebetulan menangani perkara yang sama. Jadi kalau perkara atas terdawak Tamin Sukardi memang kami pantau betul persidangannya. Tapi tidak ditemui pelanggaran etika.

Kami kan hanya mengawasi perilaku hakim. Kami enggak tahu di belakang layar permainannya seperti apa,” ujarnya.

Proses persidangan Tamin Sukardi, lanjutnya, beberapa kejanggalan ditemukan ketika pembacaan beberapa pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan vonis. Seperti, salah satu hakim memutuskan Tamin Sukardi tidak terbukti telah menjual tanah negara kepada Mujianto.

“Dalam pertimbangan memang ada hal yang janggal. Hakim memutuskan tanah dikembalikan kepada pihak swasta, padahal tanah itu kan milik negara. Tuntutan jaksa yang 10 tahun dan divonis enam tahun. Apakah itu bargainningnya, kami tidak tahu dan apakan putusan hakim nantinya dianulir Pengadilan Tinggi,” katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (28/8). di Pengadilan Negeri Medan.

Hukrim

Tim Tabur Kejari Tanjung Perak, Eksekusi Dion Terpidana Kepabeanan

Published

on

By

SURABAYA –Tim Tangkap Buronan (Tabur) Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya melaksanakan eksekusi terhadap terpidana kepabeanan atas nama Dion Meiriono. Jumat (16/04/2021).

Dalam pelaksanaan eksekusi sekira pukul 11.10 Wib bertempat di Perumahan Pondok Sedati Asri Blok M 11 D (Ruko), sedangkan terpidana Dion Meiriono beralamat di jl. Kutisari Utara V:29-B RT 007/002 Kel. Kutisari, Kec. Tenggilismejoyo, Kota Surabaya.

Eksekusi dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yg sdh mempunyai kekuatan hukum tetap dgn nomor Per: 1432k/Pid.Sus/2014 tgl 14 April 2015; Putusan MA membatalkan putusan PN sby No. 3586/pid.b/2012/pn.sby tgl 10 juni 2013, yang amarnya menyatakan terpidana terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan, menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan denda Rp. 100.000.000,- subsidiair 6 bln kurungan potong masa tahanan

“Dalam pelaksanaan eksekusi Terpidana bersikap koopratif, sehingga pelaksanaan eksekusi dapat terlaksana dengan lancar,” terang Erick Ludhfyansah, Kasi Intelijen Kejaksaan. Negeri Tanjung Perak, Surabaya.

Selanjutnya terpidana dibawa ke Poliklinik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk diperiksa kesehatannya dan akan dititipkan sementara di Cabang Rutan Medaeng di Kejati Jawa Timur sambil menunggu hasil koordinasi dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan. {SN}

Continue Reading

Hukrim

Dalam Persidangan Saksi Anggun Nyatakan, Uang Soewondo Ditipu Terdakwa Venansius

Published

on

By

SURABAYA– Sidang lanjutan dugaan penipuan 63 milliar yang dilakukan oleh terdakwa Venansius dengan korbannya Soewondo terbuka untuk umum di ruang sidang Candra ( 15/4) dengan agenda mendengar keterangan dua saksi.
JPU Yusuf Akbar dari Kejari perak dalam persidangan kali ini menghadirkan dua saksi yakni Anggun dan Ciolan katoria (cik ria) .

Keterangan saksi Anggun pernah bekerja di pak Wondo di Cemara Sewu sejak 2012 s/d 2019 ,saksi tidak kenal dengan terdakwa yang bernama venansius namun saksi pernah kirim cek berkali kali ke venansius melalui rekening BCA.
Ketika ditanya jaksa Yusuf berapa nilai nominal yang sudah dikirimkan kerening terdakwa Venansius, aksi menyatakan, lupa tetapi setiap pengiriman kerekening Venansius nilainya milliaran rupiah ” jelas Anggun.

Lanjut Anggun, bahwa pak Soewondo pernah mengeluh kepada saksi, bahwa uangnya ditipu temannya sendiri yakni terdakwa Venansius ” jelas saksi.

Berikut saksi Ciolan katoria atau dipanggil ( cik Ria ) dirinya pernah bekerja di PT MMM waktu itu hanya kegiatan pencatatan saja belum ada aktifitas ,saksi dikenalkan oleh pak Hermanto kepada Soewondo yang berkantor dikawasan dharmahusada surabaya,setahui saksi PT MMM itu milik 4 orang dan setahu saksi PT tersebut bergerak di bidang tambang nikel di luar Jawa.

Munurut saksi BL itu bukti pengantaran nikel melalui kapal. Saksi dapat data dari email visncentius .Dan peran venansius bagian operasional dilapangan. Menurut saksi yang memberikan tugas semuanya adalah pak Hermanto ” jelas cik ria.

Ketika majelis hakim Nimade Purnami meminta tanggapan dengan kedua saksi yang dihadirkan ,menurut terdakwa yang mantan terpidana dan tidak dilakukan penahanan oleh hakim ini ,bahwa dirinya tidak mengenal dengan saksi Anggun dan dengan saksi cik Ria dia mengenalnya ” jelas terdakwa.

Sidang masih dilanjutkan pekan depan dengan mendengarkan keterangan saksi yang akan dihadirkan oleh JPU. {JAcK}

Continue Reading

Hukrim

Miris!!! BCA Salah Transfer, Terdakwa Nasabah Divonis Satu Tahun Penjara

Published

on

By

SURABAYA-Sungguh  sadis dan miris diterima Terdakwa kasus salah transfer dari Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp. 51 juta kepada  Terdakwa nasabah Ardi Pratama yang  menerima vonis 1 tahun penjara oleh majelis hakim, di ruang Candra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (15/4/2021).

Dalam putusan terdakwa Ketika sidang hanya didampingi tim penasehat hukum. Sedangkan pihak keluarga terdakwa tidak hadir.

Putusan penjara 12 bulan yang dibacakan hakim ketua, Ni Putu Purnami, SH, MH lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 24 bulan alias 2 tahun.

Hakim menilai Ardi melanggar Pasal 85 Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, lantaran menguasai yang bukan miliknya dengan hasil transfer yang sempat diambil terdakwa dari rekeningnya.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun,” baca Hakim Ketua.

Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam sidang putusan ini. Hal yang memberatkan terdakwa Ardi adalah telah memakai uang salah transfer dan berbelit-belit saat memberikan penjelasan selama persidangan.

Sedangkan hal yang meringankan yaitu Ardi belum pernah berurusan hukum dan sopan selama sidang berlangsung.

Sementara itu, JPU dan kuasa hukum Ardi, ketika ditanya upaya selanjutnya”, masih pikir-pikir yang mulia”, ujarnya.

Dalam putusan majelis hakim. Usai sidang, kuasa hukum R. Hendrix Kurniawan kepada media menyampaikan, bahwa pihaknya menghormati keputusan Hakim.

Kalau Langkah hukum selanjutnya, “masih akan dibicarakan dengan keluarga terdakwa Ardi”, tuturnya.

Kata Kuasa Hukum terdakwa, Jelas Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pledoi yang kami ajukan, karena kalau menerapkan Pasal 85 seharusnya pasal 78 nya dilalui dulu. Karena Undang-Undang nya seperti itu.

“Tidak bisa pasal 85 saja yang diterapkan, sebab ini UU transfer dana”, tegasnya.

Sedangkan Dalam BAP dia pihak karyawan yang salah transfer,mengaku rugi, karena menggantikan uang ke Bank BCA. Namun, dalam fakta persidangan dia tidak bisa menunjukkan bukti tersebut. Dan itu juga tidak dibuat jadi pertimbangan.

Maka yang di uraikan hanya unsurnya saja, sehingga seperti ini hasilnya. “Jelas bagi kami Tim PH putusan ini tidak mencerminkan keadilan, karena, kenapa kesalahan semua orang dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa Ardi penerima transfer saja”, Ibahnya.

Tambah Tim PH, dimana pihak Ardi yang berusaha mengembalikan salah transfer tanggal 14 April, dan pihak BCA sendiri yang menyuruh itupun tidak dibahas dalam persidangan. Kan percuma kita mengajukan bukti yang tidak ada gunanya. Kalau semua yang dipakai adalah dakwaan dan tuntutan Jaksa.

Selain itu, barang bukti yang diajukan Jaksa itu sebenarnya BB yang tidak sah. Karena itu rekening koran Ardi yang mana perolehannya tidak melalui Prosedur yang melanggar Undang-Undang. “Dan ini nanti jadi pertimbangan kami jika melakukan upaya banding”, tegasnya. {JAcK}

 

 

 

Continue Reading

Trending