Home / Hukrim / Mediasi Gagal, Hak Atas Tanah Warga Perak Tidak Bisa Diberikan Pelindo III
James Pangaribun kuasa hukum warga Perak

Mediasi Gagal, Hak Atas Tanah Warga Perak Tidak Bisa Diberikan Pelindo III

 

SURABAYA, {DETEKTIFNews. com}-James Pangaribuan pengacara dari Forum Perjuangan Warga Perak (FPWP) meminta, kepada pihak Pelindo III agar dapat menghormati jalur hukum yang tengah berjalan dan tidak melakukan tindakan arogansi terhadap warga Perak Barat dan Timur.

“Untuk menarik pungutan atas tanah dan bangunan warga, belum jelas dasar hukumnya dan saat ini sedang dalam proses gugatan di PN Surabaya, tegasnya, Senin (6/8-2018).

Dalam Sidang kedua ini, warga Perak Barat dan Perak Timur mengajukan gugatan sesuai Nomor Perkara 315/Pdt.G/2018/PN SBY, bertanggal Senin, 26 Maret 2018, 1. Ardiansyah, SH, 2. Drs. Suprio Widodo, EC. 3. Soekarwan. 4. Zahara melakukan gugatan Perbutan Melawan Hukum terhadap 1. Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya II. 2 PT. Pelabuhan Indonesia III Persero Cabang Tanjung Perak dan Dinas Cipta Karya Jawa Timur.

Lanjut James. bahwa persidangan hari ini hanyalah penyerahan jawaban dari tergugat 1 dan dari pihak turut tergugat yakni Dinas PU Jawa Timur.

Sedangkan jawaban dari pihak tergugat 2 yaitu PT Pelindo III akan diberikan minggu depan tanggal 14 Agustus 2018.

“Waraga Perak dengan gugatan tersebut, Jawaban dari pihak tergugat itu diperlukan setelah gagal dilakukan mediasi. Mediasi itu gagal karena hak atas tanah yang kita minta (wawarga perak-red) tidak bisa diberikan oleh pihak Pelindo,” urai James.

Penggugat fokus terhadap keberadaan sertifikat tanah 1/K status Tanah Negara Hak Pengelolan (Hpl) tahun 1988, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, seluas 3.845.645 M2 dan sertifikat tanah 1/K status Hpl tahun 1988, Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan, seluas 1.857.455 M2. Sertifkat tanah 1/K status Hpl tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Surabaya Ir Soebardi.

Sertifikat tanah negara HPL itu terbit berdasarkan SK Mendagri melalui Dirjen Agraria 1 Oktober 1987 tanpa menyebutkan subyek pemohonannya. Padahal Perumpel III Surabaya dibentuk berdasarkan PP No.16 Tahun 1983 yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubunan.

Sehingga dari analogi hukum, pemerintahan pemohon atas tanah negara hak pengelolaan untuk daerah lingkunan kerja (DL) Pelabuhan Tanjung Perak adalah ditangani Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. {b2r}

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Kejari Tanjung Perak Laksanakan Pemusnahan Barang Bukti Yang Sudah Inkracht

SURABAYA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya laksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum ...