JAKARTA-Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait serius menangani anak yang mengalami gangguan kesehatan lupa ingatan setelah diduga keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu korban yang disorot Saan adalah korban Febiola Purba (16), siswi SMK di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang dilaporkan mengalami gangguan ingatan.
“Kondisi korban sudah memprihatinkan karena gangguan kesehatan yang dialami tidak lagi sebatas gejala keracunan makanan. Karena itu, penanganan dan pemulihan korban dinilai perlu dilakukan secara sungguh-sungguh”, ujar Saan.
Saan menyampaikan, Kami meminta agar BGN dan instansi-instansi yang terkait bisa menangani mereka secara serius dan sungguh-sungguh agar dampak dari keracunan MBG itu, anaknya bisa segera pulih kembali, secara kesehatan dan juga yang lainnya.
Menurut Saan, “kasus keracunan yang menimbulkan dampak kesehatan serius membutuhkan respons lebih cepat dari pemerintah. Ia meminta pemerintah daerah dan BGN mengambil langkah penanganan yang lebih serius terhadap korban”, pesan Saan, Rabu (9/9/26).
“Kalau ada keracunan-keracunan yang terjadi itu kan bisa ditangani dengan cepat karena tidak terlalu berisiko. Nah, kalau yang ini kan sudah berisiko karena kehilangan ingatan, masuk dalam penyakit-penyakit yang memang dampaknya sangat kronis,” ujarnya.
Sementara. Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris menyoroti kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG) hingga lupa ingatan yang dialami salah satu siswi bernama Febiola Purba (16). Charles meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bertanggung jawab memberi kompensasi kepada korban.
Charles awalnya menyoroti pernyataan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan Donal Simanjuntak yang meneyebut Febiona Purba sudah dapat berkomunikasi dengan baik dan menceritakan pengalamannya. Charles menyebut kondisi itu tak serta merta menandakan Febiona Purba sudah pulih.
“Klaim bahwa korban saat ini sudah dapat berkomunikasi dengan baik tentu tidak serta-merta membuktikan bahwa kondisi kesehatannya sudah pulih. Kondisi korban harus dinilai berdasarkan pemeriksaan medis yang komprehensif dan independen, bukan berdasarkan klaim pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program.
Charles menilai yang harus dipastikan saat ini adalah korban mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, hingga rehabilitasi sampai benar-benar pulih seperti sedia kala.
Menurutnya, jika ada dampak jangka panjang, maka pemerintah harus memberi penanganan hingga selesai. “Seluruh biaya harus menjadi tanggung jawab pemerintah,” imbuh dia. {☆}
