Reza Trianto, SH: Ahli Pajak I. Gede Arianta Berpendapat  Hasil Narkoba Judi Kena PPN.  Pendapat Tidak  Pas

0
56
Reza Arianto, SH dan Amel PH. Terdakwa EP.

SURABAYA-Reza Trianto Dan Amel, Penasehat Hukum EP, terdakwa kasus Pajak, setelah menuangkan dalam Eksepsinya, dimana seluruh yang terdapat dalam BAP merupakan hal-hal yang Dilarang Oleh Undang-Undang, Tidak Boleh Dilakukan, sehingga Tidak Mungkin Terjadi, dan oleh Penasehat Hukum (Reza dan Amel) diistilahkan merupakan Halusinasi Penyidik Pajak, yang seharusnya menjadi Batal demi Hukum.

Perkara dengan No. Perkara No. 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas IA, Blitar itu, dalam acara Eksepsi Terdakwa EP, yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya Reza dan Amel, yang juga seorang Politisi, ex. Lembaga Yudicial yang sekarang menekuni Advokat.

Reza Trianto mengungkapkan kekecewaannya, ia menyayangkan BAP Hasil HALUSINASI mengapa bisa sampai P-21, bahkan Persidangan sampai acara Tuntutan JPU. (Senin, tgl.7 November 2022).

Setelah serangkaian Pembuktian dalam persidangan semakin Jelas fakta-fakta Persidangan Terbukti Seluruh Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa EP, yaitu:

“Hasil Kejahatan, Pidana Cukai, dikenakan PPN”.
Yang menjadi Parahnya Ahli dari Penyidik Pajak I Gede Arianta menerangkan, “Dalam Pajak, tidak melihat penghasilan bersumber dari mana, baik itu hasil Judi, Narkoba, Rampok, Korupsi, adalah merupakan Penghasilan, sehingga dikenakan PPN”
Ini adalah Pendapat ahli yang Sesat, ungkap Reza, Pendapat Reza Diperkuat oleh Ahli Pidana, yang juga Dekan Fak.Hukum Dr.Setiyono yang kami hadirkan.

Lebih lanjut Reza, mengatakan, yang mendasari berlanjutnya Perkara ini, padahal apabila pendapat ahli dipakai, maka sama Saja Negara Melegalkan Kejahatan-kejahatan seperti Narkoba, Perjudian, Perampokan, dll.

Ia juga menambahkan, perkara ini berawal atas Kekeliruan Oknum Pajak dalam mengamankan PPN atas hasil tembakau, dimana untuk hasil tembakau berlaku Lex Spesialis, yang dalam penentuan Nilai PPN dan cara Memungut-membayarnya diatur oleh PMK no.62 tahun 2002, yang berbunyi.

“PPN hasil Tembakau dibayar ke Kas Negara bersamaan dengan Penebusan Pita Cukai” artinya atas benda-benda Milik Negara, APBN, APBD, Tidak Mungkin terjadi Tunggakan PPN, karena wajib membayar PPNnya terlebih dahulu baru bisa mengambil Pita cukai atau setidak-tidaknya PPN Disetor bersamaan dengan Penebusasn Pita cukai, hal ini berlaku juga sebagaimana peroyek-proyek APBN, APBD.

Atas Kealpaan dan atau kesengajaan Penyidik pajak dalam memungut PPN, kemudian dicari Kambing Hitam, yang dituangkan dalam BAP, sehingga BAP tidak singkron, menabrak Peraturan perUUan, tidak disusun berdasarkan KUHP, Tidak Logis bahkan Lucu, seperti Dongeng” tegas Reza, Minggu (06/11/2022)

Dilanjutkan dan dituangkan dalam BAP, tentu saja BAP tidak sesuai KUHAP dan Peraturan Perundangan, serta Tidak Logis, sperti:
Penyitaan sesuai Kuhap minta persetujuan pada Ketua PN setempat, in casu Locus Delicti di Blitar, tapi Persetujuan sitanya oleh Ketua PN Malang, tentu saja barang buktinya menjadi Tidak sah sesuai KUHAP.
Begitu juga Penetapan tersangka tanpa memeriksa Terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap, sehingga kami meragukan bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Tersangka oleh Penyidik Pajak, dll terlalu banyak hal-hal yang tidak sesuai KUHAP.

Perkara ini berawal dari kambing hitam Penyidik Pajak, sehingga Penyidik Pajak membuat FRAMING-MEMBIDIK keterdakwa, padahal dalam kasus ini terdakwa hanya sebagai perantara dari Perdagangan ILLEGAL PITA CUKAI, layaknya Jual Beli, yang memperoleh keuntungan, manfaat atas jual beli tentu saja Penjual dan Pembeli, tapi Penyidik Pajak Memframing – Membidik Terdakwa (Patut diduga Penyidik Main Mata Dgn Pelaku)
Atas Fakta-fakta Persidangan tersebut diatas, jelas Reza dan Amel, maka kami menamakan / mengistilahkan BAP Penyidik Pajak adalah HALUSINASI / FIKSI. Kami menyayangkan Mengapa HALUSINASI bisa menjadi Penyidikan, P-21, Hingga Persidangan yang telah memasuki Acara Tuntutan JPU, (senin, tgl.7 Nov 2022).
Ketika Reza Trianto dan Amel ditanya reporter apa harapannya?

“Tentu saja kedepan jangan terjadi lagi HALUSINASI bisa menjadi Penyidikan, karna Negara akan menjadi Negara Halusinasi, dan Pengusaha-pengusaha Rokok Resah atas pengenaan PPN pada Pabrik-pabrik Rokok, yang semestinya hal ini Tidak Bisa Terjadi. Kami juga sedangkan mempersiapkan langkah-langkah Hukum dan Kemungkinan Gugatan Pada Menteri Keuangan, Dit,Jen Pajak serta pihak-pihak terkait, dan langkah2 lainny atas aspirasi Pabrik-pabrik Rokok terdampak Kesesatan Oknum-oknum Pajak. kata Reza. {SN}