Connect with us

Hukrim

Terdakwa Penipuan Infrastruktur Tambang Christian Halim Divonis 30 Bulan Penjara

Published

on

Tampak terdakwa Christian Halim saat jalani sidang agenda vonis yang digelar secara daring di ruang Candra PN Surabaya.

SURABAYA-Christian Halim, terdakwa dugaan perkara penipuan pembangunan infrastruktur penunjang tambang, akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana 2 tahun dan 6 bulan alias 30 bulan penjara.

Berkas putusan, dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Ni Made Purnami di ruang Candra, Kamis (22/4/2021).

Sikap terdakwa yang berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, dijadikan majelis hakim sebagai pertimbangan yang memberatkan.

“Selain itu, perbuatan terdakwa juga dinilai telah merugikan pihak lain (pelapor),” beber Ni Made.

Sedangkan, status terdakwa yang belum pernah ditahan, dijadikan pertimbangan yang meringankan dalam menjatuhkan vonis.

“Mengadili, menyatakan semua unsur pidana terpenuhi. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah sesuai dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan,” ujar Ni Made membacakan amar putusannya.

Menanggapi vonis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Novan B Arianto dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, langsung menyatakan banding, kendati vonis tersebut sesuai dengan tuntutan yang pihaknya ajukan (conform).

“Kita JPU menyatakan banding, Yang Mulia,” ujar jaksa Novan menjawab pertanyaan hakim.

Sedangkan, tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa menyatakan pikir-pikir. “Kita pikir-pikir,” kata Jaka Maulana, salah satu anggota tim PH terdakwa.

Dikonfirmasi usai sidang, jaksa Novan mengatakan bahwa vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa Christian Halim tersebut sudah memenuhi unsur keadilan. Penerapan pasal pun sudah sesuai dakwaan mereka.

“Kendati demikian, kita menyatakan banding karena masa penahanan terdakwa habis dalam hitungan beberapa hari kedepan. Masa penahanannya bakal habis pada 24 April 2021 ini. Agar tidak ada cela untuk terdakwa lepas, kita harus menyatakan banding. Dan, kita akan melaporkan hal ini kepada pimpinan,” ujar jaksa Novan.

Sedangkan Jaka Maulana mengatakan bahwa vonis tersebut merupakan uraian dari materi yang ada dalam tuntutan JPU.

“Majelis hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang. Kita akan banding, meskipun tadi kita menyampaikan masih pikir-pikir. Dan laporan terhadap majelis hakim kepada KY, saat ini masih tetap berjalan,” ujar Jaka.

Seperti yang tertuang dalam dakwaan, terdakwa Christian Halim menyanggupi melakukan pekerjaan penambangan biji nikel yang berlokasi di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.

Kepada pelapor Christeven Mergonoto (pemodal) dan sakhsi Pangestu Hari Kosasih, terdakwa menjanjikan untuk menghasilkan tambang nikel 100.000 matrik/ton setiap bulannya dengan catatan harus dibangun infrastruktur yang membutuhkan dana sekitar Rp 20,5 miliar.

Terdakwa mengaku sebagai keluarga dari Hance Wongkar kontraktor alat berat di Sulawesi Tengah yang akan membantu menyediakan alat berat apabila penambangan berjalan. Padahal, masih menurut dakwaan, belakangan diketahui terdakwa tidak memiliki hubungan dengan orang tersebut.

Dana sebesar Rp 20,5 miliar yang diminta terdakwa telah dikucurkan. Namun janji tinggal janji, terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Bahkan menurut perhitungan ahli ITS, terdapat selisih anggaran sebesar Rp 9,3 miliar terhadap hasil proyek yang dikerjakan terdakwa.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 378 Jo pasal 372 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. {SN}

 

Hukrim

Rakor Penanganan Covid19 Jatim Dengan Kepala Daerah Secara Virtual

Published

on

By

SURABAYA-Segala cara dalam penanganan covid19 di Jatim terus dilakukan. Maka kali ini Forkopimda Jatim melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah Kepala Daerah di Jatim secara virtual. Hal ini guna membahas permasalahan dan dalam penanganan covid19 di masing-masing Daerah, yang mengalami peningkatan kasus covid19. Rakor ini berlangsung di salah satu Hotel di daerah Madiun, pada Kamis 17 Juni 2021.

Rakor Forkopimda Provinsi Jatim dihadiri, oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta maupun Sekdaprov Jatim, Pejabat Utama Polda Jatim dan Pejabat Utama Kodam V/Brawijaya. Mengikuti Rakor penaganan covid19 ini, juga ada beberapa Kepala Daerah di Jatim, diantaranya Kabupaten seluruh Madura, yakni Sampang, Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, selain itu juga kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Bondowoso.

Pangdam V/Brawijaya dalam hal ini menuturkan, bahwa giat Rakor ini, secara langsung dipimpin oleh Forkopimda Jatim dan di ikuti oleh Kepala Daerah secara virtual. Namun tidak semua kepala daerah mengikuti Rakor ini, hanya kepala daerah yang indikasi cenderung ada peningkatan kasus covid19, khususnya terkait penambahan kasus harian dan meninggal dunia.

” Memang untuk Jatim masih fokus terhadap Bangkalan, setelah 11 hari atau 12 hari, ada lonjakan kasus mulai tanggal 5 sampai sekarang tanggal 17 ini, masih belum ada penurunan untuk di Bangkalan. Bahkan dalam kasus hariannya masih tinggi dan yang meninggal masih tinggi. Kita tadi Rapat Koordinasi agar kasus di Bangkalan ini tidak menimpa ke daerah-daerah lain,” papar Mayjend TNI Suharyanto.

” Langkah-langkahnya adalah, peningkatan BOR (Bed Ocupancy Ratio), kemudian Penyekatan, vaksinasi nasional, dan penegakan Protokol Kesehatan. Ini pun harus selalu terus digelorakan kepada masyarakat kita, dan khususnya mewaspadai terkait adanya libur panjang,” tandas Pangdam.

Suharyanto menuturkan, bahwa setiap ada libur panjang, pasti ada kenaikan. Sehingga yang harus diwaspadai sebulan ke depan, ini ada Idul Adha, jangan sampai ini terulang lagi.

” Makanya Forkopimda Tingkat Provinsi Jatim keliling terus, kita memberikan semangat kepada para Bupati /Walikota, Kapolres, dan Dandim, untuk terus bekerja menjaga wilayahnya terkait dengan peningkatan kasus covid19 ini,” pungkasnya.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menambahkan. Langkah – langkah penanganan covid19 yaitu, yang pertama adalah terkait Update dan Singkronisasi Data. Terkait adanya sebaran covid19 yang nantinya dijadikan dasar untuk analisa dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro.

Dengan melaksanakan 3T secara Konsisten. Cek Ketersediaan BOR Isolasi, dan BOR ICU. Laksanakan Vaksinasi Massal sesuai arahan Presiden. Bahkan mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Yustisi. Melaksanakan kegiatan Covid Hunter secara konsisten.

” Laksanakan Press Rellease dengan melibatkan Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat berasal dari daerah yang masuk Zona Merah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penerapan Protokol Kesehatan,” papar Kapolda Jatim saat Rakor.

Selain itu, Kapolda Jatim juga memberikan arahan untuk segera melaksanakan penyekatan pada daerah yang masuk Zona Merah, dengan mengambil tindakan Tegas, Pengetatan Pengawasan untuk mencegah penyebaran covid19 tersebut.

” Laksanakan Anev secara rutin dengan menindaklanjuti hasil Anev di Tingkat Provinsi sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan covid19,” pungkas Irjen Pol Nico Afinta. {Bts/JAcK}

Continue Reading

Hukrim

Saksi : Saya Salah Satu Followernya, Postingan Itu Ada Story Instagram Stella Monica

Published

on

By

Suasana Sidang Diruang Cakra PN. Surabaya.

SURABAYA-Sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik LVIOR melalui ITE dengan terdakwa Stella Monica kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (17/6/2021) Dalam persidangan kali ini Jaksa Penuntut menghadirkan saksi Jenifer Lauren, mantan staf marketing klinik kecantikan LVIOR jalan Embong Ploso 29 Surabaya.

Saksi Jenifer membenarkan bahwa dialah yang pertama kali melihat postingan @Stellamonica.h yang membahas soal LVIOR dengan teman-temannya.

“Saya yang pertama kali melihat, lalu postingan itu saya screenshot dan saya berikan ke dokter Findrillia. Karena dokter Findrilia yang bertanggung jawab di bidang sosial media (medsos),” katanya di ruangan sidang Cakra, PN Surabaya.

Jenifer merasa perlu memberikan postingan tersebut ke dokter Findrilia karena postingan tersebut berisi protes.

“Protesnya cream di LVIOR mengandung steroid. Dia juga bilang semakin banyak korbannya. Juga LVIOR itu mahal dan sukanya suntik-suntik kalau ada jerawat,” paparnya.

Ditanya ketua majelis hakim darimana saksi tahu kalau itu postingan dari terdakwa Stella Monica,?

“Saya salah satu followernya. Akun saya yang follow akun Stella. Yang bisa melihat adalah follower dari Stella. Dan Postingan itu menempel di Storynya. Postingan tersebut hanya sehari saya lihat,” jawabnya.

Dalam sidang saksi Jenifer juga mengungkapkan dampak postingan protes terhadap LVIOR tersebut kliniknya menjadi agak sepi.

“Ada dampak secara fakta. Bahkan ada pasien sempat mempertanyakan benar tidaknya adanya postingan di IG tersebut,” ungkapnya.

Saksi Jenifer menceritakan dalam persidangan dirinya pernah melihat terdakwa di klinik LVIOR sebagai pasien.

“Dia pernah ditangani sama dokter Findrilia, dia terlihat antri untuk konsultasi ke dokter Findrillia,” pungkas saksi yang sudah resign dari LVIOR tersebut.

Ditanya penasehat hukum terdakwa siapa pemilik klinik LVIOR,? Saksi menjawab pak Rudi.

Ditanya siapa Hana Setiawati itu,? Saksi menjawab kalau secara struktur saya kurang paham.

“Yang pasti dia sebagai atasan,” jawabnya.

Ditanya lagi siapa dokter Findrillia,?

“Sebagai CEO dari LVIOR,” jawab saksi Jenifer Lauren.

Ketika ketua majelis hakim mau menutup Sidang mengatakan, bahwa agenda sidang berikutnya masih sama dengan agenda sidang hari ini, yakni pemeriksaan saksi yang diajukan oleh tim jaksa penuntut umum (JPU).

“Sidang akan dilanjutkan satu minggu lagi hari Kamis dan Jum’at, yang hari Kamis pagi hari, sedangkan yang Jum’at siang hari setelah sholat,” ucapnya menutup persidangan. {SN}

Continue Reading

Hukrim

Suhartati Kembali Teriak Terkait Gugatan PMH Eksekusi Rumah Tidak Diterima di PN Surabaya

Published

on

By

Suhartati penggugat baju biru mengangkat tangan sambil teriak

SURABAYAPasutri Messaskh dan Suhartati mencari keadilan masih gagal kembali teriak dan meneteskan air mata, karena gugatan PMH No. 316 terkait rumahnya yang di eksekusi tidak diteriama alias ditolak. Putusan tersebut, di ketuai Hakim ketua DR. Johannes, SH, MH yang digelar di ruang Candra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (16/62021).

Dalam gugatan itu, pihak penggugat merasa keberatan atas eksekusi rumahnya yang dilakukan oleh Panetera Pengadilan Negeri Surabaya dan Juru sita atas pengosongan rumahnya yang terletak dibukit Talaga Glof Blok TA 6, Kav nomer 27 Kelurahan jeruk Kecamatan Lakarsantri Surabaya, dengan memakai Amar Putusan yg di duga juga tidak sah dan tidak di Aanmaning.

Atas dasar diduga eksekusi rumahnya tidak sah, sehingga Penggugat Ir. Suhartati Messaskh didepan Hakim Ketua Johannes memohon Keadilan,
Sebelumnya penggugat memohon keadilan tolong serta meminta keadilan agar di usut dan di Periksa terkait penemuan adanya penggantian dan Perubahan Bukti TT – 10 dan T I II III- 5 yg terdapat dalam Berkas Perkara 316. Didepan hakim, penggugat memberikan data yang diduga ada perubahan berkas, karena Berkas yang ditemukannya ada cap stempel basah.

Usai sidang kepada Wartawan Suhartati menjelaskan. Saya selalu kecewa atas putusan majelis Hakim yang menolak gugatan PMH tentang eksekusi rumah itu, sidang tujuannya untuk mencari keadilan. Karena ada bukti penetapan eksekusi yang berbeda dengan Amar Putusan pada saat jabatan Djamaludin dan Juru sita melakukan eksekusi terhadap rumah saya, dan tidak ada penyerahan obyek eksekusi pada Amar Putusan maupun penetapan, tetapi oleh Jurusita Joko Subagiyo di serahkan kepada Citraland lahan dan rumah saya.

“Tetapi saya tetap berupaya dan saya masih berharap masih ada Hakim yang adil selain putusan ini, maka saya akan membuat gugatan baru nanti agar mereka tau bahwa saya menuntut kebenaran dan keadilan”, ujarnya pada wartawan sambil terisak isak.

Kata Suhartatik, yang saya gugat adalah Ketua Pengdilan, Juru Sita dan Panitera, Bukan hakim dalam perkara seperti yang di bacakan Hakim tadi. Bahkan dalam persidangan, bukti mereka rubah.

“Saya tidak terima, karena Hakim dalam putusan ini sangat melenceng, karena putusan tidak diterima. Pasti akan saya buat gugaatan baru”, tegas Suhartati diruang Candra usai Sidang putusan.

Perlu di ketahui terkait gugatan tersebut, Pada saat itu tidak ada cap basah, setelah saya berjuang kami menemukan bukti yang kami rasa menyimpang, ada tanda tangan Nursyam mantan ketua PN Surabaya, dengan adanya tanggal , hari dan tahun Pembuatan 14 November 2020 terus di coret atasnya, jelas pencoretan di buat oleh pembuat surat tersebut karena adanya kesalahan. Sedangkan kita tahu Pak NurSyam sudah tidak menjabat Ketua PN lagi dan sudah Pindah kehakim tinggi, jelas Suhartati.

Kata Suhartati, Setelah inzage (proses pemeriksaan berkas banding), ternyata sangat terkejut penggugat mendapati bahwa Bukti yang di ajukan oleh Turut Tergugat pada TT – 10 dan T I II III – 5 sudah berubah dan di rubah di luar persidangan dan tidak sesuai lagi dengan yang semula di ajukan pada sidang Pembuktian oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang mana meninggalkan bukti nyata bahwa adanya kejanggalan pada Bukti TT- 10, yang berubah halaman bertambah dengan penambahan tanda tangan Ketua Pengadilan dan Tanda Tangan Panitera Djamaluddin pada Penetapan Eksekusi no 77/ Eks/ 2018/ PN Sby jo 897/ Pdt. G / 2014/ PN Sby Jo 298 / Pdt. G/ 2016 / PT jo 2202 / K / 2017 tertanggal 14 November 2019, atas permohonan Eksekusi oleh Pemohon Eksekusi 2019 yang tidak pernah di Aanmaning dan di beri teguran lainnya.

Atas perubahan dan penambahan halaman pada penetapan di atas, justru di tambah dengan stempel basah pada masing-masing halaman sehingga ada 2 stempel menumpuk dengan stempel fotocopy dan di beri materai. Padahal, menurut penggugat pada pemeriksaan dengan teliti dan di buktikan pada daftar bukti TT- 10 sebenarnya adalah Fotocopy sesuai dengan salinan asli yang di beri materai cukup. Dan bukan legalisiran basah cap pengadilan, ungkapnya. {JAcK}

 

 

 

Continue Reading

Trending