Home / Hukrim / Bacakan Pembelaan Hiu Kok Ming Menangis, Objek Tanah Diduga Milik Negara

Bacakan Pembelaan Hiu Kok Ming Menangis, Objek Tanah Diduga Milik Negara

SURABAYA, {DETEKTIFNEWS.com}-Terdakwa Hiu Kok Ming alias Aping dalam perkara penipuan, Sempat menangis serta meminta keadilan kepada majelis hakim ketua Anne Rusiana dan hakim anggota Dwi Purwadi serta I wayan Sosiawan, Pada akhir selesainya dibacakan terdakwa surat pembelaan diri, Senin (20/1/2020) di ruang garuda 2 Pengadilan Negeri Surabaya.

Hiu Kok Ming saat membacakan secara terbatah batah isi surat pembelaannya sebanyak 10 lembar, menyampaikan salah satunya jika dirinya tidak merasa menipu siapapun.

“Saya tidak pernah menduga seperti ini adanya, dan saya tidak pernah menipu siapapun termasuk dalam perkara ini, Perkara ini adalah pertama kali saya alami sepanjang umur hidup saya, Saya buta hukum dan hanya bisa berdagang.”ujar terdakwa bernada sedih hingga membuat terharu yang menyaksikan.

Hiu Kok Ming juga mengungkapkan, selain mengatakan telah ditipu oleh Iskandar selaku broker dengan uang sejumlah ratusan juta rupiah yang telah diberikan, dengan janji bisa mengurus sertipikat dalam waktu 6 bulan di kantor BPN Pusat.

Namun akhirnya pengurusan tidak berhasil dicapai, Juga selain itu terdakwa telah berupaya minta damai kepada Teguh Kinarto dan Widjijono Nurhadi Bos PT Mutiara Langgeng Bersama, dan terdakwa tidak mampu karena dimintai “105 Miliar” rupiah dari uang awal yang diterima terdakwa sebagai DP hanya sejumlah Rp 30 Miliar.

Kendati sebelumnya terdakwa menyanggupi saat hasil putusan pengadilan negeri bekasi, yang menghukum terdakwa akibat kalah dalam gugatan perdata untuk mengganti sebanyak Rp 70 Miliar.

Terpisah, Terkait pengakuan terdakwa Hiu Kok Ming di persidangan melalui pembacaan pembelaannya, Awak media mencoba konfirmasi ke pihak pelapor atau Teguh Kinarto, Dan melalui salah satu direkturnya bernama Tyas dengan disampaikan lewat pesan chatting whatsapp dinomor 0812 330 2xxx, Tyas membantah jika tidak benar yang dikatakan terdakwa, “Setahu saya tidak benar.”katanya singkat dengan berpesan selanjutnya.

“Wah..mohon maaf Pak John…
Semua sudah kita serahkan ke lawyer .. jadi kami hanya monitor saja.” ujar tyas membenarkan jika ditangani pengacaranya bernama Tonic.

Seperti diketahui, Awal mula sebelum kasus ini terjadi, Hiu Kok Ming yang mengaku memiliki tanah untuk dijual seluas kurang lebih 5 ribu meter persegi, yang berlokasi di Jalan Kalimalang Raya, Desa Lembang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Lalu iskandar (Sebelumnya jadi saksi) sebagai broker yang juga teman terdakwa menawarkan jika tanah tersebut dijual, akan ditawarkan kepada pengusaha surabaya, setelah ditawari kepada teman iskandar bernama Dody lebih lanjut Dody pun menawarkan kepada Widjijono Nurhadi anak buah Teguh Kinarto.

Selanjutnya, Terjadi pertemuan beberapa kali di kantor hiu kok ming dan kantor notaris Priyatno daerah bekasi, Sesuai pengakuan terdakwa dalam isi pembelaan (Pledoi) jika Teguh Kinarto dikatakan terdakwa yang menawarkan uang tanda jadi sejumlah Rp 1 Miliar hingga uang DP sejumlah total Rp 30 Miliar.

Masih sesuai dalam pledoi terdakwa, Diungkapkan sebelumnya jika pihak Widjijono Nurhadi dan Teguh Kinarto sempat mendorong Hiu Kok Ming semangat agar mau menjual tanah tersebut, Lalu Teguh Kinarto berkata,
” Mengenai pengurusan sertifikat adalah urusan yang gampang, Saya ini adalah Ketua REI jawa timur, masak lu ngga percaya sama saya”.kata teguh dikutip terdakwa dalam pembelaan.

Untuk diketahui, Jika permasalahan jual beli tanah yang berlokasi di Jalan Kalimalang Raya, Desa Lembang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sesuai Viral pemberitaan di beberapa media, Bahwa tanah tersebut dikatakan tanah yang pernah menjadi aset Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bekasi.

Lalu selanjutnya tanah tersebut, diserahkan ke PT Adhi Karya (AK) PT Persero milik BUMN. Akan tetapi oleh PT Adhi Realty anak perusahaan PT Adhi Karya, malah dijual kepada Hiu Kong Ming dengan harga Rp 15.8 Miliar lebih tertanggal 14 Desember 2012.

Dimana dugaan penjualan tidak dilaporkan ke pihak Kementerian BUMN. Padahal, sesuai PP RI No 3 tahun 1997 tentang penambahan penyertaan modal negara RI, ke dalam modal saham perusahaan perseroan harus ada izin dari Kementerian BUMN.

Sehingga akhirnya kasus tersebut, Dikabarkan saat ini tengah ditangani pihak Kejaksaan Agung pusat, dan penyidik pun telah berkoordinasi juga dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung jumlah kerugian negara. {Red}

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Risma Wali Kota Surabaya Pemaaf itu, Telah Mencabut Laporan Penghina Tersangka Zikria dari Polrestabes

SURABAYA, {DETEKTIFNEWS.com} – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pemaaf itu, secara resmi telah mencabut laporan ...