Connect with us

Nasional

Artha Silalahi Calon Hakim Agung Setuju Bagi Koruptor dan Bandar Narkoba Hukuman Mati

Published

on

DETEKTIFNEWS.com:Beduar Sitinjak

JAKARTA-Calon hakim agung DR. Artha Theresia Silalahi, SH, MH putri batak cantik yang satu ini menyatakan, mendukung vonis hukuman mati bagi koruptor dan bandar narkoba. Ditegaskan, hukuman mati merupakan bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku kedua kejahatan tersebut.

“Hukuman mati terhadap kasus korupsi dan bandar narkoba menurut saya merupakan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan (mereka). Dalam hal ini bandar narkoba dan koruptor yang sedemikian besarnya menjadi penyebab kerugian negara,” ujar Artha saat menjawab pertanyaan anggota Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi dalam wawancara seleksi hakim agung pada Kamis (14/11/2019).

“Jadi untuk kasus tertentu mungkin hukuman mati memang tepat,” lanjut Artha dikutip Kompas.
Dia lalu memberikan alasan bahwa hukuman mati untuk bandar narkoba diharapkan mengurangi kejahatan mereka secara individu.

“Seorang bandar memengaruhi masyarakat luas dan anak-anak sehingga terjerat kasus narkoba. Jadi kalau ketemu bandar, habiskan,” tegas Artha.

Selain itu, baru-baru ini juga Calon hakim agung Artha Theresia Silalahi dicecar terkait harta kekayaannya yang mencapai Rp 43 miliar di LHKPN. Artha menjelaskan harta tersebut merupakan aset yang nilainya semakin lama makin meningkat.

Hal itu diungkapkan dalam sesi wawancara seleksi calon hakim agung. Artha mengatakan dia tidak punya penghasilan lainnya selain dari gaji.

“Masih jauh Pak dari Rp 50 miliar. Jadi itu itu bukan dari usaha saya. Satu-satunya sumber penghasilan saya pribadi adalah dari gaji saya dan kalau saya mengajar di pusdiklat itu saja,” kata Artha, di Gedung KY, Jl Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Artha mengatakan, suaminya yang berprofesi sebagai advokat sudah lama mempunyai aset. Nilai aset tersebut setiap tahunnya semakin meningkat.

“Tetapi, suami sejak 20 tahun lalu dia bekerja keras sebagai advokat dan dia dan dia itu lebih kepada apa ya pak.. Sebagai orang Batak yang langsung dari sana harusnya itu dia punya aset. Suka sekali dia punya aset dan sejak awal kami sudah komitmen,” kata Artha.

“Karena saya kan tugasnya pindah-pindah. Jadi kalau mau beli ya dia cuman bilang sehingga saya nggak perlu direpotkan dengan tandatangan, silakan saja. Saya hanya terlibat kalau ada penjualan. Nilai itu mungkin meningkat karena berjalannya waktu,” sambungnya.

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan ke KPK, Artha mengaku memiliki harta sebesar Rp 43 miliar.

Untuk harta tidak bergeraknya, Artha Theresia memiliki sekitar 35 tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah seperti di Depok, Bogor, Jakarta Selatan, Bekasi, dan Bojonegoro.

Bahkan Artha melaporkan memiliki rumah di Glenferrie Road Hawthorn Victoria, Melbourne, Australia. Artha Theresia juga melaporkan memiliki delapan mobil, berbagai jenis, seperti Toyota Kijang Innova tahun 2009, Mercedes Benz E300 tahun 2010, Mitsubishi Pajero 2011, Toyota Crown tahun 2002, Toyota Alphard tahun 2011, Toyota Xtrail tahun 2015, Honda BRV tahun 2017, dan Mazda CX5 tahun 2015.

Sesi wawancara itu, Artha sempat terharu dan hampir menangis saat membacakan fakta integritas calon hakim agung. Dia sempat diminta membacakan fakta integritas itu sambil duduk.

“Kalau terharu. Ibu sambil duduk saja,” kata salah satu komisioner KY.

Sementara Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin juga sempat meninjau jalannya seleksi calon hakim agung. Diketahui seleksi wawancara calon hakim agung tahun 2019 digelar pada Selasa-Kamis, 12-14 November 2019 di Gedung KY.

Umtuk diketahui, seleksi CHA ini untuk mengisi 11 orang hakim agung dengan rincian: 3 orang untuk kamar Pidana, 1 orang untuk kamar Agama, 2 orang untuk kamar Militer, 4 orang untuk kamar Perdata, dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nasional

Kapten Cpl Eko Saputro, Serahkan Bantuan Pada Mushollah Miftahul Ulum AS – SHOLEH

Published

on

By

PROBOLINGGO, TEROPONG-Demi kelancaran pembagunan Mushollah Miftahul Ulum, AS – SHOLEH jln. Slamet Riyadi Rt 03 Rw 05 Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo, Kapten Cpl Eko Saputro Komandan Koramil 0820/ 01 Kanigaran serahkan Bantuan
Bertempat di Musholla Miftahul Ulum As sholeh. Jumat ( 16/4/2021).

Kegiatan ini kerap di lakukan oleh jajaran kodim 0820/ Probolinggo beserta babinsa ( Sertu m istaim )

melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan perbaikan / pembangunan TPQ di Musholla Miftahul Ulum As – Sholeh Kepada pimpinan pengurus Kh Muhammad Athoillah As’ad.

Kegiatan ini di sampaikan Kepada Komandan Kodim 0820/ Probolinggo, Kasdim 0820 / Probolinggo, Pabung 0820 / Probolinggo, Pasidim 0820/ Probolinggo sebagai laporan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut berpedoman pada Protokol kesehatan ( Protkes ) Penanganan covid-19 berupa PPKM Mikro dalam rangka percepatan penanganan covid-19 menuju adaptasi kebiasaan baru di wilayah Kota Probolinggo. (th)

Continue Reading

Nasional

Kapolda Jatim Siapkan Titik Pos di Perbatasan “Larangan Mudik”

Published

on

By

Kapolda Jatim saat memberi keterangan kepada Pers

SURABAYA-Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H didampingi Dirlantas Polda Jatim dan Pejabat Utama Polda Jatim, Kabidhumas Polda Jatim, melakukan kordinasi dengan seluruh jajaran di Polresta Banyuwangi, dalam menyambut Lebaran Idul Fitri terkait Larangan Mudik dari Pemerintah, Sabtu 10 April 2021.

Maka ada 3 hal yang disampaikan, yaitu Penanganan covid19 serta terkait dengan tugas-tugas pokok di dalam program Presisi Kapolri, dalam rangka mengantisipasi di Bulan Ramadhan dan Lebaran.

Karena Pemerintah dalam hal ini sudah mengeluarkan Himbauan dan juga Larangan untuk tidak melaksanakan Mudik. Titik-titik Pos pun sudah dibuat dari hasil rspat dengan Mabes Polri bersama jajaran Polda, yaitu Polda Jateng, Polda Jatim dan Polda Bali.

” Kami sudah membuat Tujuh Titik yang masuk ke wilayah Jatim, dan telah berkoordinasi dengan jajaran Polda Jateng maupun Polda Bali,” jelas Kapolda Jatim.

” Untuk yang paling penting di sini adalah Pelabuhan Ketapang. Kami sudah berkordinasi juga dengan Polda Bali, kami akan menentukan beberapa Titik di situ. Sehingga harapannya masyarakat yang Masuk itu adalah orang-orang yang Bekerja maupun hanya untuk Sembako. Sedangkan untuk yang lain harap mengikuti Himbauan dari Pemerintah untuk tidak melaksanakan Mudik,” Lanjutnya.

Disini kita ketahui bahwa covid19 masih ada di sekeliling kita. Masih ada orang yang jatuh sakit bahkan meninggal karena akibat covid19.

“Mari sama-sama kita ikuti apa arahan dari Pemerintah, sehingga kita semua bisa menjaga diri. Jaga Diri, Jaga Keselamatan kita masing-masing,” pesan Kapolda Jatim.

Penerapan sistem Penyekatan juga akan dilakukan, guna dalam melakukan Pemeriksaan Surat-surat kepada Pengguna Jalan atau Masyarakat yang akan melakukan Perjalanan Luar Kota maupun Keluar dari Provinsi tersebut.

” Kami akan menerapkan sistem Penyekatan, sehingga misalkan mereka tidak dilengkapi dengan Surat atau misalkan Rekomendasi Pekerjaan terkait dengan sembako, maka kita kembalikan, jadi harus balik. KTP-nya nanti akan di cek, Suratnya yang dibawa itu di cek, pada Titik nanti mau masuk ke Banyuwangi pasti disuruh kembali kalau dari arah Bali. Dari Bali pun juga sudah pasti mengecek. Maka kita sudah sepakat sehingga nanti yang masuk itu ngecek sekilas,” paparnya.

” Kami juga yang dari Banyuwangi mau ke Bali itu kita cek juga. Sehingga dengan harapan masing-masing sudah menerapkan hal ini, tentunya pergerakan itu pasti akan dikurangi kerumunan juga akan mengurangi. Sehingga tentunya kalau Kerumunan dan Pergerakan Dikurangi, Otomatis Resiko dalam penyebaran covid bisa kita tekan pengurangan Kerumunan,” tandas Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H. {BS/JAK}

Continue Reading

Nasional

44 Tahun Dikelola Yayasan Milik Keluarga Soeharto, TMII Diambil Negara

Published

on

By

Taman Mini Indonesia Indah

JAKARTA-Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan bahwa pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) resmi berpindah kepada Pemerintah. Hal itu sesuai Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII.

“Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII. Yang di dalamnya mengatur penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetneg,” ujar Pratikno dalam konferensi pers virtual pada Rabu (7/4/2021).

“Yang berarti berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan Yayasan Harapan Kita. Kami akan melakukan penataan sebagaimana yang kami lakukan di GBK dan Kemayoran,” jelasnya.

Kata Pratikno, terbitnya Perpres Nomor 19 tersebut dilatarbelakangi masukan banyak pihak soal TMII. Dan Salah satunya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pratikno menjelaskan, sebelumnya dasar hukum soal TMII merujuk pada Keppres Nomor 51 Tahun 1977.

“Menurut Keppres itu, TMII merupakan milik negara Republik Indonesia yang tercatat di Kemensetneg yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita,” ungkap Pratikno.

“Sudah hampir 44 tahun Yayasan Harapan Kita mengelola milik negara ini,” lanjutnya.

Pratikno menuturkan, negara memiliki kewajiban melakukan penataan TMII guna memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. {Kornelius}

 

Continue Reading

Trending