Home / Hukrim / Sidang Korporasi TPPU Akara Hadirkan Saksi dari TPS
Sidang Korporasi TPS hadirkan 4 saksi

Sidang Korporasi TPPU Akara Hadirkan Saksi dari TPS

SURABAYA, {DETEKTIFNEWS.com}-Terminal Petikemas Surabaya, (TPS) anak perusahaan Pelindo III kembali menjalani sidang dengan agenda mengadirkan 4 saksi. PT.TPS, yang di duga melakukan korporasi tindak pidana pencucian sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 atau pasal 5 (8) tahun 2010.

Di ruang Cakra, Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa (12/2/2019) tampak 4 saksi hadir di persidangan guna memberikan keterangan yaitu, Jarwo, Agusto, Faisal, Januar Yono

Para saksi duduk secara bersamaan Agusto dan Jarwo pernah ditetapkan sebagai terdakwa menyampaikan keterangan serupa, bahwa saksi sebelumnya, berhubungan dengan PT.Akara Multi Karya (AMK) bekerja di karantina saat sebagai penjual jasa importir saksi juga sebagai penarik biaya jasa importir di area TPS blok B. Sedangkan, terkait tempat pemeriksaan fisik terpadu tidak diketahui nya.

” Penarikan biaya jasa barang keluar itu sudah sesuai perintah “, ucap Agusto.

Masih menurut saksi Agusto, atas penarikan uang jasa importir dan tanpa adanya pemerasan maupun tekanan sudah sesuai perjanjian PT. Akara dengan PT.Terminal Peti Kemas Surabaya, dengan kesepakatan keuntungan dibagi dua.

PT. Akara telah melakukan sewa terhadap PT.TPS atas lahan yang sudah di aspal disertai fasilitas suplai listrik, 2 genset dan air bersih, untuk pembayaran PT.Angkara terhadap PT.TPS bukan hasil dari kejahatan.

Di hadapan Majelis Hakim saksi Agusto mengatakan, dirinya pernah di jebloskan ke tahanan dengan dakwaan pungutan liar dan tindak pidana pencucian uang serta penyitaan sejumlah uang saksi sebagai barang bukti.

“Uang pribadi sebesar Rp.10 juta dan uang dalam berkas sekitar Rp.3 milyard juga turut di sita sedangkan,uang pribadi saksi hingga dirinya di putus bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya, belum di kembalikan”, jelasnya.

Sedangkan, Djarwo Sujanto dihadapan Hakim mengatakan, PT.Akara melakukan kegiatan Live on dan Live off (istilah Internasional), ada dimana-mana dan memang ada tarifnya.

Terkait pemeriksaan fisik terpadu adalah niat pemerintah agar memperlancar arus barang karena sebelumnya, pemeriksaan barang berada di luar area kini di dalam area.

Dalam persidangan saksi juga memperjelas, ” dirinya turut di seret ke meja hijau kini statusnya dengan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), bahwa ia bebas dari segala dakwaan meski hingga saat ini masih belum terima salinan putusan namun bisa di lihat dalam website”, pungkasnya.

Secara terpisah, Willy Gede selaku, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Perak Surabaya saat dikonfirmasi menyatakan, PT.TPS mengenakan tarif ke PT.Akara, maka memanfaatkan untuk mengambil selisih demi keuntungan secara otomatis uang setoran ke PT.TPS dianggap tidak sah. Sedangkan terkait perjanjian telah berlaku surut atau perjanjian di buat kapan dan berlakunya kapan.

“PT. Akara tidak berhak melakukan jasa karena tidak mempunyai ijin. Sedangakan yang berhak melakukan pungutan maupun menentukan tarif adalah yang mempunyai ijin Badan Usaha Pelabuhan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. dan minggu depan sidang selanjutnya kami akan berencana mendatangkan ahli hukum kepelabuhan”, tegasnya JPU dari Kejari Tanjung Perak. {Jack}

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Perkara Pencemaran Nama Baik, Oey Juliawati Dituntut 1 Tahun Penjara

SURABAYA, {DETEKTIFNEWS.com-Perkara laporan pencemaran nama baik dan keterangan palsu terhadap terdakwa Oey Juliawati Wijaya, Akhirnya ...