Home / Hukrim / Sidang Gugatan 800 Penghuni Komplek WBM Surabaya Terus Berlanjut di PN Surabaya
Pengacara Adi Cipta Nugraha, SH, MH dalam persidangan gugatan Warga WBM, sidang dipimmpin Hakim Ketua Agus H, SH, MH

Sidang Gugatan 800 Penghuni Komplek WBM Surabaya Terus Berlanjut di PN Surabaya

SURABAYA, {DETEKTIFNews.com}-Sikap pengelola komplek perumahan Wisata Bukit Mas (WBM), Kota Surabaya yang tetap saja memperlihatkan arogansinya dan bahkan mengabaikan langkah-langkah penyelesaian secara musyawarah melalui mediasi di PN Surabaya.

Akibat dari Arogansi yang tidak mau msyawarah itu, sekitar 800 orang penghuni komplek perumahan di Wisata Bukit emas di wilayah Lakarsantri Surabaya itu, harus melanjutkan gugatan perdatanya bernomor perkara 695/Pdt.G/2018/PN-Sby di pengadilan tersebut.

Adi Cipta Nugraha, SH,MH, salah satu tim kuasa hukum penggugat  dari Kantor Hukum Java Lawyer Internasional yang berkantor di Jl. Manyar Rejo V/25 Surabaya ini mengatakan, pihaknya kesal menghadapi tergugat pengelola komplek WBM yang sering mengabaikan persidangan dan mediasi di PN Surabaya.

Adi Cipta Nugraha menjelaskan, langkah mediasi yang diarahkan majelis hakim gagal, sebab WBM tidak beritikat baik kepada ratusan penghuni perumahan yang dikelolanya, bahkan sering tidak hadir dalam persidangan seperti persidangan hari ini, (Selasa 16 Oktober 2018, Red).

“Pengelola peeumahan WBM melakukan penarikan IPL atau iuran bulanan secara sewenang-wenang kepada para penghuni perumahan WBM, karena itu mereka di gugat melalui PN Surabaya dengan nilai gugatan sebesar Rp. 14 miliar”, jelas Adi Cipta.

Menurut keterangan seorang perangkat RT/RW yang hadir di forum mediasi yang gagal pada minggu ke-3 September lalu mengatakan, pengelola WBM menarik IPL baru tanpa musyawarah sebesar Rp 3.000/meter2/bulan untuk membayar retribusi, sampah dan sekuriti sejak 3 bulan ini. “Tetapi sekarang para penghuni protes keras terhadap penarikan uang sebesar itu”, kata seorang warga berpenampilan biasa tersebut pada media ini.

Sebelumnya, jelas pria itu, para penghuni membayar Rp 2.500/m2/bulan dan waktu itu belum terbentuk lembaga RT dan RW dalam komplek perumahan WBM itu, jadi tak ada yang jembatani para penghuni. “Sekarang sudah ada RT/RW-nya, sehingga jika ada sesuatu yang berurusan dengan para penghuni, apalagi terkait dengan retribusi dan sampah hendaknya melalui RT/RW setempat. Pengelola WBM justru bertindak sendiri dan sewenang-wenang”, kecam pria tersebut.

Seperti diakuinya, dan media ini pula sempat mendengar keluhan penghuni di PN Surabaya, dirinya sempat dihentikan sekuriti, tak boleh masuk. “Saya mau masuk, eeeh… disuruh keluar sama sekuriti karena belum bayar iuran 3.000”, kisah seorang pria kecil dan tinggi itu kepada para penghuni yang hadir gagal mediasi .

Ratusan penghuni memprotes sikap pihak WBM yang hanya diwakili kuasa hukum dalam forum mediasi. “Jangan pengacaranya saja yang hadir, sebab nanti tak akan ada solusinya”, timpal pria tersebut.

Puluhan penghuni WBM hadir mengikuti di ruang mediasi PN Surabaya pada minggu ke-3 September lalu. Namun,mediasi gagal karena pengelola WBM tak hadir. {Jack/Aka}

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Kejari Tanjung Perak Laksanakan Pemusnahan Barang Bukti Yang Sudah Inkracht

SURABAYA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya laksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum ...