SURABAYA-Perjuangan 15 ahli waris almarhumah Mut B. Maniah dalam sengketa uang ganti rugi pembebasan lahan eks Kampung Tengah atau kawasan Taman Pelangi Surabaya akhirnya membuahkan hasil di tingkat banding.
Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya mengabulkan sebagian gugatan banding para ahli waris melalui putusan Nomor 912/PDT/2026/PT SBY tertanggal 10 November 2026. Putusan tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor 1400/Pdt.G/2025/PN Sby yang sebelumnya menolak gugatan kedua belah pihak.
Kuasa hukum para penggugat, Habib, menyampaikan bahwa majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan bukti kepemilikan tanah yang diajukan para ahli waris. Objek sengketa berupa lahan seluas 119 meter persegi yang terdampak proyek pembebasan tanah untuk fasilitas umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Pelangi di Jalan Ahmad Yani, Surabaya.
Menurut Habib, tanah tersebut masih tercatat atas nama almarhumah Mut B. Maniah dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain. Alas hak yang diajukan berupa Surat Tanda Hak Milik (STHM) tahun 1960.
Sementara itu, hubungan antara pewaris dengan pihak yang menempati lahan sebelumnya didasarkan pada perjanjian penumpangan tahun 1957. Perjanjian tersebut, menurut kuasa hukum, tidak serta-merta mengalihkan kepemilikan tanah kepada pihak yang menempatinya.
Permasalahan kemudian muncul ketika proses pencairan uang ganti rugi pembebasan lahan. Pihak ahli waris disebut tidak keberatan tanahnya digunakan untuk kepentingan proyek Pemkot Surabaya. Namun, pencairan kompensasi tanah dipersoalkan karena adanya klaim dari pihak yang memiliki bangunan di atas lahan tersebut.
Habib juga menyoroti perjanjian kesepakatan kepemilikan bangunan dan tanah yang dibuat pada 24 Februari 2024. Perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Raffi Yusuf Joa’o Belo, SH, MKn.
Dalam kesepakatan itu, kompensasi bangunan menjadi hak Sumiyati, sedangkan kompensasi tanah menjadi hak para ahli waris. Menurut Habib, dokumen tersebut menjadi salah satu bukti penting yang dipertimbangkan majelis hakim dalam memutus perkara banding.
Dalam amar putusannya, PT Surabaya menyatakan Sumiyati melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena menghalangi pengembalian tanah sengketa dengan maksud menguasainya tanpa dasar kepemilikan yang sah.
Majelis hakim juga menyatakan bidang tanah seluas 119 meter persegi, berukuran 13 x 11 meter, merupakan hak milik almarhumah Mut B. Maniah atau Moet Bok Manijah yang kemudian menjadi hak waris para penggugat.
Atas dasar itu, 15 ahli waris dinyatakan berhak menerima uang ganti rugi tanah berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Wahyudi Utomo dan Rekan. Dalam amar putusan, nilai kompensasi tanah tercantum sebesar Rp2.486.760.000.
Majelis hakim juga memerintahkan pejabat berwenang di PN Surabaya menyerahkan uang ganti rugi tanah yang telah dititipkan dalam rekening konsinyasi kepada pihak yang berhak. Uang tersebut sebelumnya dititipkan berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pdt.P-Kons/2025/PN Sby.
Namun, putusan banding itu tidak serta-merta menghapus hak Sumiyati atas bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa. Dalam gugatan balik atau rekonvensi, majelis hakim menyatakan bangunan tersebut merupakan milik Sumiyati dan menetapkan hak kompensasi bangunan sebesar Rp478.361.000.
Dengan demikian, majelis hakim memisahkan hak kompensasi tanah dan bangunan. Para ahli waris berhak atas uang penggantian tanah, sedangkan Sumiyati berhak atas uang penggantian bangunan.
Sementara itu, media ini telah berupaya menghubungi kuasa hukum tergugat, Yudha Asmara, untuk meminta tanggapan mengenai putusan PT Surabaya yang membatalkan putusan PN Surabaya tersebut.
Namun, hingga berita ini diunggah, belum ada tanggapan dari Yudha Asmara terkait putusan tingkat banding atau tingkat kedua tersebut.
Putusan ini membalik keadaan di tingkat pertama. Setelah gugatan para ahli waris sebelumnya ditolak PN Surabaya, kini PT Surabaya mengabulkan sebagian tuntutan mereka dan memberikan kepastian mengenai pihak yang berhak menerima kompensasi tanah maupun bangunan. {☆}




