Connect with us

Nasional

Kapolda Jatim Siapkan Titik Pos di Perbatasan “Larangan Mudik”

Published

on

Kapolda Jatim saat memberi keterangan kepada Pers

SURABAYA-Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H didampingi Dirlantas Polda Jatim dan Pejabat Utama Polda Jatim, Kabidhumas Polda Jatim, melakukan kordinasi dengan seluruh jajaran di Polresta Banyuwangi, dalam menyambut Lebaran Idul Fitri terkait Larangan Mudik dari Pemerintah, Sabtu 10 April 2021.

Maka ada 3 hal yang disampaikan, yaitu Penanganan covid19 serta terkait dengan tugas-tugas pokok di dalam program Presisi Kapolri, dalam rangka mengantisipasi di Bulan Ramadhan dan Lebaran.

Karena Pemerintah dalam hal ini sudah mengeluarkan Himbauan dan juga Larangan untuk tidak melaksanakan Mudik. Titik-titik Pos pun sudah dibuat dari hasil rspat dengan Mabes Polri bersama jajaran Polda, yaitu Polda Jateng, Polda Jatim dan Polda Bali.

” Kami sudah membuat Tujuh Titik yang masuk ke wilayah Jatim, dan telah berkoordinasi dengan jajaran Polda Jateng maupun Polda Bali,” jelas Kapolda Jatim.

” Untuk yang paling penting di sini adalah Pelabuhan Ketapang. Kami sudah berkordinasi juga dengan Polda Bali, kami akan menentukan beberapa Titik di situ. Sehingga harapannya masyarakat yang Masuk itu adalah orang-orang yang Bekerja maupun hanya untuk Sembako. Sedangkan untuk yang lain harap mengikuti Himbauan dari Pemerintah untuk tidak melaksanakan Mudik,” Lanjutnya.

Disini kita ketahui bahwa covid19 masih ada di sekeliling kita. Masih ada orang yang jatuh sakit bahkan meninggal karena akibat covid19.

“Mari sama-sama kita ikuti apa arahan dari Pemerintah, sehingga kita semua bisa menjaga diri. Jaga Diri, Jaga Keselamatan kita masing-masing,” pesan Kapolda Jatim.

Penerapan sistem Penyekatan juga akan dilakukan, guna dalam melakukan Pemeriksaan Surat-surat kepada Pengguna Jalan atau Masyarakat yang akan melakukan Perjalanan Luar Kota maupun Keluar dari Provinsi tersebut.

” Kami akan menerapkan sistem Penyekatan, sehingga misalkan mereka tidak dilengkapi dengan Surat atau misalkan Rekomendasi Pekerjaan terkait dengan sembako, maka kita kembalikan, jadi harus balik. KTP-nya nanti akan di cek, Suratnya yang dibawa itu di cek, pada Titik nanti mau masuk ke Banyuwangi pasti disuruh kembali kalau dari arah Bali. Dari Bali pun juga sudah pasti mengecek. Maka kita sudah sepakat sehingga nanti yang masuk itu ngecek sekilas,” paparnya.

” Kami juga yang dari Banyuwangi mau ke Bali itu kita cek juga. Sehingga dengan harapan masing-masing sudah menerapkan hal ini, tentunya pergerakan itu pasti akan dikurangi kerumunan juga akan mengurangi. Sehingga tentunya kalau Kerumunan dan Pergerakan Dikurangi, Otomatis Resiko dalam penyebaran covid bisa kita tekan pengurangan Kerumunan,” tandas Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H. {BS/JAK}

Nasional

Kapolri Dukung Program Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi

Published

on

By

JAKARTA-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan dukungan terkait dengan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), dalam rangka mewujudkan cita-cita program pemerintah untuk penguatan ruang digital di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Sigit saat menerima kunjungan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 4 Mei 2021.

” Oleh karena itu, kami siap dukung seluruh program Menkominfo dalam rangka membangun infrastruktur TIK sehingga segera terwujud, bisa segera memberi pelayanan seluruh masyarakat baik yang ada diwilayah yang jauh. Sehingga kemudian memiliki kemampuan yang sama, Fasilitas sama, seperti masyarakat yang ada di wilayah Perkotaan,” titur Sigit usai audiensi Menkominfo.

Sigit menjelaskan, kebutuhan Teknologi dewasa ini memang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat luas. Apalagi, ditengah terjadinya Pandemi Covid19 atau virus corona.

Menurut Sigit, di tengah Pandemi, kebiasaan masyarakat yang tadinya Off Line bakal akan beralih ke pelayanan Online. Oleh Sebab itu, diperlukan penguatan ruang di Gital dengan pembangunan infrastruktur TIK yang memadai.

Dengan beralihnya ke Online, maka diharapkan seluruh pelayanan masyarakat diberbagai Sektor dapat terpenuhi dan membantu masyarakat dalam beraktivitas.

” Kami pun juga tahu, bahwa ini menjadi kebutuhan kami bersama. Apalagi seluruh Negara saat ini sedang hadapi situasi Pandemi Covid19, sehingga terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk kemudian menyesuaikan, untuk membiasakan, dari yang biasa Off Line jadi ke Online, ini tentunya menjadi satu kebutuhan yang harus didukung dengan kemajuan Teknologi Informasi, baik di Dunia Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, dan hal lain yang tentu mau tidak mau, harus ada penyesuaian,” ujar Sigit.

Sementara itu, Menkominfo, Johnny G. Plate mengungkapkan, pihaknya akan bantu melengkapi pembangunan infrastruktur itu ke seluruh Indonesia di 83.548 Desa dan Kelurahan dengan kehadiran asignal 4G tersebut.

Maka, Kominfo memerlukan peran Polri dalam kaitan Pembangunan Infrastruktur TIK di wilayah 3 T, yaitu melalui BLU Bakti Kominfo.

” Tentu dalam Pembangunan itu ada banyak kerjasama yang harus dibangun, baik lintas Kementerian Lembaga maupun dengan rekan sahabat Pemerintah Daerah dan Ekosistemnya,” ujar Johnny.

Dengan kerjasama itu, Johnny meyakini bahwa Pembangunan Infrastruktur tersebut bakal lebih berjalan baik dan maksimal. Oleh Sebab itu, beliau berharap, Polri mampu mengerahkan Jajarannya dalam hal itu.

” Secara khusus tentunya, kominfo sangat berharap bahwa dukungan personel yang kuat yang dimiliki Polri yang tersebar di seluruh Wilayah Tanah Air, ya bisa menjadi modal kuat dalam Kolaborasi TIK untuk kepentingan masyarakat dan Rakyat Indonesia, kita tidak bisa hindari, bahwa kebutuhan Infrakstruktur TIK semakin tinggi, bahkan semakin diperlukan oleh masyarakat,” pungkas Johnny.  {Bts/BS}

Continue Reading

Nasional

Kapten Cpl Eko Saputro, Serahkan Bantuan Pada Mushollah Miftahul Ulum AS – SHOLEH

Published

on

By

PROBOLINGGO, TEROPONG-Demi kelancaran pembagunan Mushollah Miftahul Ulum, AS – SHOLEH jln. Slamet Riyadi Rt 03 Rw 05 Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo, Kapten Cpl Eko Saputro Komandan Koramil 0820/ 01 Kanigaran serahkan Bantuan
Bertempat di Musholla Miftahul Ulum As sholeh. Jumat ( 16/4/2021).

Kegiatan ini kerap di lakukan oleh jajaran kodim 0820/ Probolinggo beserta babinsa ( Sertu m istaim )

melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan perbaikan / pembangunan TPQ di Musholla Miftahul Ulum As – Sholeh Kepada pimpinan pengurus Kh Muhammad Athoillah As’ad.

Kegiatan ini di sampaikan Kepada Komandan Kodim 0820/ Probolinggo, Kasdim 0820 / Probolinggo, Pabung 0820 / Probolinggo, Pasidim 0820/ Probolinggo sebagai laporan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut berpedoman pada Protokol kesehatan ( Protkes ) Penanganan covid-19 berupa PPKM Mikro dalam rangka percepatan penanganan covid-19 menuju adaptasi kebiasaan baru di wilayah Kota Probolinggo. (th)

Continue Reading

Nasional

44 Tahun Dikelola Yayasan Milik Keluarga Soeharto, TMII Diambil Negara

Published

on

By

Taman Mini Indonesia Indah

JAKARTA-Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan bahwa pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) resmi berpindah kepada Pemerintah. Hal itu sesuai Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII.

“Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII. Yang di dalamnya mengatur penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetneg,” ujar Pratikno dalam konferensi pers virtual pada Rabu (7/4/2021).

“Yang berarti berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan Yayasan Harapan Kita. Kami akan melakukan penataan sebagaimana yang kami lakukan di GBK dan Kemayoran,” jelasnya.

Kata Pratikno, terbitnya Perpres Nomor 19 tersebut dilatarbelakangi masukan banyak pihak soal TMII. Dan Salah satunya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pratikno menjelaskan, sebelumnya dasar hukum soal TMII merujuk pada Keppres Nomor 51 Tahun 1977.

“Menurut Keppres itu, TMII merupakan milik negara Republik Indonesia yang tercatat di Kemensetneg yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita,” ungkap Pratikno.

“Sudah hampir 44 tahun Yayasan Harapan Kita mengelola milik negara ini,” lanjutnya.

Pratikno menuturkan, negara memiliki kewajiban melakukan penataan TMII guna memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. {Kornelius}

 

Continue Reading

Trending