Connect with us

Berita

Polda Sumut Sarankan Melapor Jika Petugas Diancam Warga Saat Melakukan ODP Corona

Published

on

SUMUT, {DETEKTIFNEWS.com}-Gugus Tugas COVID-19 Sumatera Utara (Sumut) menyebut ada petugas yang diancam saat melacak warga yang menjadi orang dalam pemantauan (ODP) Corona. Polisi meminta petugas melapor agar polisi bisa memproses secara hukum.

“Ya, apabila ada yang melakukan ancaman akan kita proses. Petugas di lapangan segera laporkan,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja, Selasa (24/3/2020) dikutip dari detik.com.

Tatan mengatakan petugas yang melakukan pelacakan itu sedang melaksanakan tugas kemanusiaan. Dia menjamin polisi bakal menindaklanjuti laporan soal ancaman tersebut.

“Petugas yang melaksanakan tugas kemanusiaan ini laporkan apabila mendapatkan ancaman,” sebut Tatan.

Sebelumnya, Gugus Tugas COVID-19 Sumut mengatakan ada petugas yang diancam saat melakukan pelacakan orang dalam pemantauan (ODP) Corona. Hal tersebut terjadi karena warga yang didatangi menolak ditanya soal riwayat perjalanan ataupun kontaknya.

“Di lapangan ini tidak mudah, tidak semua orang dengan sukarela bersedia ditanya dan juga itu terjadi di beberapa daerah, yang kemudian petugas kami itu ada yang sampai diancam dan sebagainya,” ujar Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan, Senin (23/3).

Alwi mengatakan, pelacakan ODP di Sumut dilakukan dengan menelusuri riwayat kontak dan perjalanan warga. Jika terdeteksi pernah melakukan kontak dengan pasien terkait Corona atau datang ke wilayah terjangkit, maka warga tersebut akan menjadi ODP. {Kornelius}

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nasional

Kapolri Dukung Program Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi

Published

on

By

JAKARTA-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan dukungan terkait dengan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), dalam rangka mewujudkan cita-cita program pemerintah untuk penguatan ruang digital di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Sigit saat menerima kunjungan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 4 Mei 2021.

” Oleh karena itu, kami siap dukung seluruh program Menkominfo dalam rangka membangun infrastruktur TIK sehingga segera terwujud, bisa segera memberi pelayanan seluruh masyarakat baik yang ada diwilayah yang jauh. Sehingga kemudian memiliki kemampuan yang sama, Fasilitas sama, seperti masyarakat yang ada di wilayah Perkotaan,” titur Sigit usai audiensi Menkominfo.

Sigit menjelaskan, kebutuhan Teknologi dewasa ini memang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat luas. Apalagi, ditengah terjadinya Pandemi Covid19 atau virus corona.

Menurut Sigit, di tengah Pandemi, kebiasaan masyarakat yang tadinya Off Line bakal akan beralih ke pelayanan Online. Oleh Sebab itu, diperlukan penguatan ruang di Gital dengan pembangunan infrastruktur TIK yang memadai.

Dengan beralihnya ke Online, maka diharapkan seluruh pelayanan masyarakat diberbagai Sektor dapat terpenuhi dan membantu masyarakat dalam beraktivitas.

” Kami pun juga tahu, bahwa ini menjadi kebutuhan kami bersama. Apalagi seluruh Negara saat ini sedang hadapi situasi Pandemi Covid19, sehingga terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk kemudian menyesuaikan, untuk membiasakan, dari yang biasa Off Line jadi ke Online, ini tentunya menjadi satu kebutuhan yang harus didukung dengan kemajuan Teknologi Informasi, baik di Dunia Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, dan hal lain yang tentu mau tidak mau, harus ada penyesuaian,” ujar Sigit.

Sementara itu, Menkominfo, Johnny G. Plate mengungkapkan, pihaknya akan bantu melengkapi pembangunan infrastruktur itu ke seluruh Indonesia di 83.548 Desa dan Kelurahan dengan kehadiran asignal 4G tersebut.

Maka, Kominfo memerlukan peran Polri dalam kaitan Pembangunan Infrastruktur TIK di wilayah 3 T, yaitu melalui BLU Bakti Kominfo.

” Tentu dalam Pembangunan itu ada banyak kerjasama yang harus dibangun, baik lintas Kementerian Lembaga maupun dengan rekan sahabat Pemerintah Daerah dan Ekosistemnya,” ujar Johnny.

Dengan kerjasama itu, Johnny meyakini bahwa Pembangunan Infrastruktur tersebut bakal lebih berjalan baik dan maksimal. Oleh Sebab itu, beliau berharap, Polri mampu mengerahkan Jajarannya dalam hal itu.

” Secara khusus tentunya, kominfo sangat berharap bahwa dukungan personel yang kuat yang dimiliki Polri yang tersebar di seluruh Wilayah Tanah Air, ya bisa menjadi modal kuat dalam Kolaborasi TIK untuk kepentingan masyarakat dan Rakyat Indonesia, kita tidak bisa hindari, bahwa kebutuhan Infrakstruktur TIK semakin tinggi, bahkan semakin diperlukan oleh masyarakat,” pungkas Johnny.  {Bts/BS}

Continue Reading

Transportasi

PT. DLU Eksis Melayani Angkutan Barang di Peniadaan Mudik

Published

on

By

SURABAYA– PT. Dharma Lautan Utama tetap eksis berlayar melayani masyarakat melalui kapal ro-ro di penyeberangan untuk angkutan barang walaupun adanya peniadaan mudik yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 6-17 Mei, seperti dituangkan SE oleh gugus tugas dan sesuai Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi laut di masa hari raya idul fitri 1442 H,

Direktur Utama PT DLU Erwin H Poedjono mengatakan, Angkutan barang tetap jalan, karena Pelayaran DLU tetap berkomitmen melayani masyarakat bidang distribusi logistik nasional.

“Dengan adanya larangan Mudik maka ada upaya-tindakan bepergian dengan menggunakan akses lain dikala menghindari pemeriksaan di Pelabuhan, maka merugikan sebagai operator,” tutur Erwin, saat buka bersama dengan Wartawan di Hotel Santika, Jumat (30/4/21).

Bambang Harjo Owner PT. DLU menegaskan, mestinya pengetatan larangan mudik tidak diberlakukan untuk transportasinya. Kalau meniadakan mudik bisa menumpuk di daerah masing-masing maupun ditempat wisata yang sama halnya terjadi kerumunan. {JAcK}

 

Continue Reading

Transportasi

Pemerintah Larang Mudik, OP Tanjung Perak Kordinasi dan Sosialisasi Angkutan Jalur Laut

Published

on

By

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya, saat mengadakan rapat Kordinasi dan sosialisasi angkutan transportasi laut.

DETEKTIFNEWS.com: Beduar Sitinjak

SURABAYA-Dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 yang belum berakhir. Sehingga, sesuai aturan Pemerintah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya mengadakan rapat Kordinasi dan sosialisasi angkutan transportasi penumpang melalui jalur laut di Pelabuhan Tanjung Perak.

Hal itu, Pemerintah secara resmi telah melarang mudik Lebaran 2021 selama 6-17 Mei 2021. Dan di pertegas dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadakan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Jajaran OP Utama Tanjung Perak.

Dalam Kegiatan tersebut turut hadir, satuan gugus tugas covid 19 kota Surabaya, satuan tugas TNI AL, Polres Tanjung Perak, Polairud Polda Jatim, Pelindo III serta para stakeholder PT. DLU.

Kegiatan diawali dengan rekaman pidato Presiden RI Kokp Widodo yang menganjurkan dan larangan mudik kepada ASN, TNI, Polri, serta masyarakat tersebut lebih menekankan pada larangan mudik lebaran guna menekan angka penyebaran covid 19 dan mengutamakan keselamatan masyarakat.

Arif Toha, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak kepada Wartawan mengatakan, sesuai dengan Peraturan Perhubungan no, PM 13/2021 tentang pengendalian transportasi laut angkutan penumpang di pelabuhan semasa Idul Fitri tahun 2021/1442 H, dalam rangka mencegah penyebaran virus disease 2019/covid 19.

“Instansi di Pelabuhan Tanjung Perak punya kewajiban sosialisasi, sekaligus diadakan posko transportasi laut atas perintah Dirjen Perhubungan Laut mulai hari ini, Rabu 28 April 2021 sampai dengan 29 Mei 2021,yakni min 15 dan plus 19,” tegas Arif Toha di JW Mariot, Rabu (28/4/21)

Arif Toha Kepala OP Utama Tanjung Perak saat memberi keterangan PERS.

Kata Arif Toha, Agar masyarakat tidak mudik mengingat bahaya covid 19 masih ada disekitar kita. Sehingga kalau tidak ada kepentingan mendesak agar tidak mudik karena hanya pengecualian istrahat dirumah saja. Dan jika ASN, TNI, Polri, berpergian harus dilengkapi surat tugas.

Untuk pengecualian masyarakat mudik yaitu, ibu hamil atau mau melahirkan maupun yang sakit tetap dilampiri surat keterangan desa dan didampingi satu orang saja.

Bagi masyarakat imigran yang mudik tentu akan dikarantina karena pemkot surabaya sudah menyediakan tempat dengan batas lima hari kemudian di test antigen jika non reaktif dikirim daerahnya dan kalau posif akan dikembalikan keasal dengan catatan segala biaya menjadi tanggungjawab sendiri, pesan Arif Toha Kepala OP Utama Tanjung Perak.

Continue Reading

Trending