Home / Berita / Headline / KPK Jadwalkan Panggil Kasatker dan PPK Terkait Kasus SPAM PUPR

KPK Jadwalkan Panggil Kasatker dan PPK Terkait Kasus SPAM PUPR

JAKARTA, {DETEKTIFNEWS.com}-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua kepala satuan kerja (Kasatker) dan tiga pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR, Selasa (19/2/2019).

Mereka akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan SPAM Kementerian PUPR.

KPK Mmemanggil yaitu, PPK Gorontalo Rino Putra Catur, PPK Sulawesi Utara Hario Pamungkas, PPK Sumatera Selatan Khoirul Hakim, Kasatker PSPAM Kepulauan Riau Farid Sudibyo dan Kasatker PSPAM Riau Sahta Bangun.

“Dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait tersangka TMN (Kasatker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada media.

Proyek Kasus SPAM ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Sementara Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Sedangkan empat tersangka yang diduga penerima adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Selain itu, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.
Dalam kasus tersebut, PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker serta 3 persen untuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). {Bonar}

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Rektor Unair Kolaborasi Dengan Kapolda Jatim “Pendisiplinan Protokol Kesehatan”

SURABAYA-Civitas Akademika di Surabaya, melakukan kunjungan di Polda Jatim, bertempat Selasar Gedung Patuh Lantai 2 ...