Connect with us

Hukrim

Utang Piutang Jaminan Sertifikat Menjadi AJB di Kantor Notaris Alexandra Pudentina

Published

on

Sidang agenda mendengar keterangan ahli Dr.Gansam Anand di ruang sari 2

SURABAYA-Berawal dari utang piutang denagn jaminan sertipikat rumah di Bank Jatim Cabang jalan Tidar Surabaya, rumah milik keluarga Setiyo Adi Sutejo jadi beralih menjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), hiingga akta jual beli (AJB) yang dilakukan di kantor Notaris Alexandra Pudentina di Surabaya.

Menurut Dr Ghansam Anand SH.M.Kn selaku Ahli perikatan keperdataan dan dosen tetap di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, yang dihadirkan dipersidangan oleh pihak tergugat yakni, Vicky Aisyah, Rinda Rovita, Vivi Haryati Vula dan Setiyo Adi Sutejo, atas gugatan yang dilakukan oleh Agung Santoso di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Ahli mengatakan cacat hukum jika dari utang piutang dijadikan akta PPJB.

“Apabila utang piutang dijadikan PPJB maka itu cacat hukum, dan juga jika akta tersebut tidak dibacakan, maka status Akta akan terdegradasi menjadi Akta dibawah tangan dan Akta otentik itu menjadi tidak sempurna lagi,” jelas dosen unair di ruang sidang Sari 2 PN Surabaya, Kamis (29/4/2021).

Sementara diketahui, Vicky Aisyah, Rinda Rovita, Vivi Haryati Haryati Vula dan Setiyo Adi Sutejo digugat Agung Santoso terkait legalitas sebidang tanah dan bangunan seluas 1202 di Jl. Sambiroto VI, Blok I / 08, RT. 005 /RW.007, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambi Kerep Kota Surabaya sesuai Sertifikat Hak Milik No.1567/Kelurahan Sambikerep, berikut Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli, No. 29, Akta Kuasa Untuk Menjual No. 30 dan Akta Jual Beli, No. 148 yang dibuat di Notaris/PPAT Alexandra Pudentina Winjodigdo.

Dalam sidang ahli berpendapat bahwa seorang Notaris mempunyai kewajiban membacakan seluruh isi Akta, sebelum Akta tersebut ditandatangani.

Terkait dana talangan, ahli mendefinisikan sebagai dana yang disediakan oleh Pihak Ketiga untuk melunasi hutang dari Pihak Pertama atau Debitur kepada Pihak Kedua atau Kreditur.

“Untuk melakukan pembayarannya Pihak Pertama harus terlebih dahulu menyerahkan dokumennya terlebih dahulu. Dan ketika Dana talangan sudah dilunasi, maka semua dokumen-dokumenya haruslah dikembalikan lagi kepada Debitur,” kata ahli yang mempunyai spesiliasasi di bidang perikatan ini.

Dalam sidang ahli juga berpendapat bahwa Akta Jual Beli Tanah sebagai bukti sah pembayaran atas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebut sebagai bukti pelunasan. ”

Akta Jual Beli (AJB) tanah berlaku sah dan PPJB itu juga bukti pelunasan. Hal itu diatur dalam Sema No 10 tahun 2020. Namun kalau prosedur penerbitan AJB dan PPJBnya cacad maka Akta tersebut terdegradasi menjadi Akta dibawah tangan. Aktanya tetap sah, tidak batal, hanya kekuatan pembuktiannya dibawah tangan,” sambungnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, pungkas Ghansam maka dapat dirumuskan, Akta Notaris sebagai Akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam sengketa hukum perdata,

“Ternyata dapat mengalami penurunan status (degradasi) dari kekuatan pembuktian yang sempurna menjadi seperti akta dibawah tangan, dan dapat cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahan akta Notaris tersebut,” pungkasnya.

Usai sidang, Djelis Lindriyanti dari kantor Hukum Cipta Law Firm selaku kuasa hukum Tergugat saat dikonfirmasi mengatakan kasus ini berawal dari tahun 2016 saat Kliennya Setiyo Adi Sutejo mempunyai sisa hutang di Bank Jatim sebesar Rp 37 juta, akibat usaha Cateringnya dihentikan.

Karena tidak bisa lagi membayar hutangnya di Bank, lanjut Djelis akhirnya oleh Bambang Marketing Bank Jatim dia dikenalkan pada orang ketiga yakni Juan Felix yang mengaku bisa mencarikan dana talangan untuk melunasi sisa hutangnya yang ada di Bank Jatim.

“Ketika dicarikan dana oleh pihak Juan Fekix tersebut, ternyata sertifikat dari si
Adi Suteja (debitur) ini diberikan kepada pihak ketiga (Juan Frlix) tanpa persetujuan dari debiturnya,” kata Djelis.

Celakanya sambung Djelis, orang tua Adi Suteja sebagai pemilik nama di Sertifikat tiba-tiba dijemput dari rumahnya sama Juan Felix dan selanjutya digelandang ke kantor Notaris Alexandra Pudentina, untuk tanda tangan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Juan Felix dan Notaris Pudentiana.

“Setelah tanda tangan di Notaris, ternyata orang Bank yang pernah dijanjikan Felix tidak pernah datang. Apesnya lagi, sekitar tahun 2020 ada orang yang datang kerumah Kliennya dengan didampingi Pengacara melakukan pengusiran, dengan mengatakan bahwa rumah yang ditempati Kliennya tersebut sudah mereka beli.” tandas penasehat hukum tergugat. {JAcK}

Hukrim

Rakor Penanganan Covid19 Jatim Dengan Kepala Daerah Secara Virtual

Published

on

By

SURABAYA-Segala cara dalam penanganan covid19 di Jatim terus dilakukan. Maka kali ini Forkopimda Jatim melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah Kepala Daerah di Jatim secara virtual. Hal ini guna membahas permasalahan dan dalam penanganan covid19 di masing-masing Daerah, yang mengalami peningkatan kasus covid19. Rakor ini berlangsung di salah satu Hotel di daerah Madiun, pada Kamis 17 Juni 2021.

Rakor Forkopimda Provinsi Jatim dihadiri, oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta maupun Sekdaprov Jatim, Pejabat Utama Polda Jatim dan Pejabat Utama Kodam V/Brawijaya. Mengikuti Rakor penaganan covid19 ini, juga ada beberapa Kepala Daerah di Jatim, diantaranya Kabupaten seluruh Madura, yakni Sampang, Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, selain itu juga kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Bondowoso.

Pangdam V/Brawijaya dalam hal ini menuturkan, bahwa giat Rakor ini, secara langsung dipimpin oleh Forkopimda Jatim dan di ikuti oleh Kepala Daerah secara virtual. Namun tidak semua kepala daerah mengikuti Rakor ini, hanya kepala daerah yang indikasi cenderung ada peningkatan kasus covid19, khususnya terkait penambahan kasus harian dan meninggal dunia.

” Memang untuk Jatim masih fokus terhadap Bangkalan, setelah 11 hari atau 12 hari, ada lonjakan kasus mulai tanggal 5 sampai sekarang tanggal 17 ini, masih belum ada penurunan untuk di Bangkalan. Bahkan dalam kasus hariannya masih tinggi dan yang meninggal masih tinggi. Kita tadi Rapat Koordinasi agar kasus di Bangkalan ini tidak menimpa ke daerah-daerah lain,” papar Mayjend TNI Suharyanto.

” Langkah-langkahnya adalah, peningkatan BOR (Bed Ocupancy Ratio), kemudian Penyekatan, vaksinasi nasional, dan penegakan Protokol Kesehatan. Ini pun harus selalu terus digelorakan kepada masyarakat kita, dan khususnya mewaspadai terkait adanya libur panjang,” tandas Pangdam.

Suharyanto menuturkan, bahwa setiap ada libur panjang, pasti ada kenaikan. Sehingga yang harus diwaspadai sebulan ke depan, ini ada Idul Adha, jangan sampai ini terulang lagi.

” Makanya Forkopimda Tingkat Provinsi Jatim keliling terus, kita memberikan semangat kepada para Bupati /Walikota, Kapolres, dan Dandim, untuk terus bekerja menjaga wilayahnya terkait dengan peningkatan kasus covid19 ini,” pungkasnya.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menambahkan. Langkah – langkah penanganan covid19 yaitu, yang pertama adalah terkait Update dan Singkronisasi Data. Terkait adanya sebaran covid19 yang nantinya dijadikan dasar untuk analisa dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro.

Dengan melaksanakan 3T secara Konsisten. Cek Ketersediaan BOR Isolasi, dan BOR ICU. Laksanakan Vaksinasi Massal sesuai arahan Presiden. Bahkan mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Yustisi. Melaksanakan kegiatan Covid Hunter secara konsisten.

” Laksanakan Press Rellease dengan melibatkan Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat berasal dari daerah yang masuk Zona Merah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penerapan Protokol Kesehatan,” papar Kapolda Jatim saat Rakor.

Selain itu, Kapolda Jatim juga memberikan arahan untuk segera melaksanakan penyekatan pada daerah yang masuk Zona Merah, dengan mengambil tindakan Tegas, Pengetatan Pengawasan untuk mencegah penyebaran covid19 tersebut.

” Laksanakan Anev secara rutin dengan menindaklanjuti hasil Anev di Tingkat Provinsi sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan covid19,” pungkas Irjen Pol Nico Afinta. {Bts/JAcK}

Continue Reading

Hukrim

Saksi : Saya Salah Satu Followernya, Postingan Itu Ada Story Instagram Stella Monica

Published

on

By

Suasana Sidang Diruang Cakra PN. Surabaya.

SURABAYA-Sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik LVIOR melalui ITE dengan terdakwa Stella Monica kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (17/6/2021) Dalam persidangan kali ini Jaksa Penuntut menghadirkan saksi Jenifer Lauren, mantan staf marketing klinik kecantikan LVIOR jalan Embong Ploso 29 Surabaya.

Saksi Jenifer membenarkan bahwa dialah yang pertama kali melihat postingan @Stellamonica.h yang membahas soal LVIOR dengan teman-temannya.

“Saya yang pertama kali melihat, lalu postingan itu saya screenshot dan saya berikan ke dokter Findrillia. Karena dokter Findrilia yang bertanggung jawab di bidang sosial media (medsos),” katanya di ruangan sidang Cakra, PN Surabaya.

Jenifer merasa perlu memberikan postingan tersebut ke dokter Findrilia karena postingan tersebut berisi protes.

“Protesnya cream di LVIOR mengandung steroid. Dia juga bilang semakin banyak korbannya. Juga LVIOR itu mahal dan sukanya suntik-suntik kalau ada jerawat,” paparnya.

Ditanya ketua majelis hakim darimana saksi tahu kalau itu postingan dari terdakwa Stella Monica,?

“Saya salah satu followernya. Akun saya yang follow akun Stella. Yang bisa melihat adalah follower dari Stella. Dan Postingan itu menempel di Storynya. Postingan tersebut hanya sehari saya lihat,” jawabnya.

Dalam sidang saksi Jenifer juga mengungkapkan dampak postingan protes terhadap LVIOR tersebut kliniknya menjadi agak sepi.

“Ada dampak secara fakta. Bahkan ada pasien sempat mempertanyakan benar tidaknya adanya postingan di IG tersebut,” ungkapnya.

Saksi Jenifer menceritakan dalam persidangan dirinya pernah melihat terdakwa di klinik LVIOR sebagai pasien.

“Dia pernah ditangani sama dokter Findrilia, dia terlihat antri untuk konsultasi ke dokter Findrillia,” pungkas saksi yang sudah resign dari LVIOR tersebut.

Ditanya penasehat hukum terdakwa siapa pemilik klinik LVIOR,? Saksi menjawab pak Rudi.

Ditanya siapa Hana Setiawati itu,? Saksi menjawab kalau secara struktur saya kurang paham.

“Yang pasti dia sebagai atasan,” jawabnya.

Ditanya lagi siapa dokter Findrillia,?

“Sebagai CEO dari LVIOR,” jawab saksi Jenifer Lauren.

Ketika ketua majelis hakim mau menutup Sidang mengatakan, bahwa agenda sidang berikutnya masih sama dengan agenda sidang hari ini, yakni pemeriksaan saksi yang diajukan oleh tim jaksa penuntut umum (JPU).

“Sidang akan dilanjutkan satu minggu lagi hari Kamis dan Jum’at, yang hari Kamis pagi hari, sedangkan yang Jum’at siang hari setelah sholat,” ucapnya menutup persidangan. {SN}

Continue Reading

Hukrim

Suhartati Kembali Teriak Terkait Gugatan PMH Eksekusi Rumah Tidak Diterima di PN Surabaya

Published

on

By

Suhartati penggugat baju biru mengangkat tangan sambil teriak

SURABAYAPasutri Messaskh dan Suhartati mencari keadilan masih gagal kembali teriak dan meneteskan air mata, karena gugatan PMH No. 316 terkait rumahnya yang di eksekusi tidak diteriama alias ditolak. Putusan tersebut, di ketuai Hakim ketua DR. Johannes, SH, MH yang digelar di ruang Candra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (16/62021).

Dalam gugatan itu, pihak penggugat merasa keberatan atas eksekusi rumahnya yang dilakukan oleh Panetera Pengadilan Negeri Surabaya dan Juru sita atas pengosongan rumahnya yang terletak dibukit Talaga Glof Blok TA 6, Kav nomer 27 Kelurahan jeruk Kecamatan Lakarsantri Surabaya, dengan memakai Amar Putusan yg di duga juga tidak sah dan tidak di Aanmaning.

Atas dasar diduga eksekusi rumahnya tidak sah, sehingga Penggugat Ir. Suhartati Messaskh didepan Hakim Ketua Johannes memohon Keadilan,
Sebelumnya penggugat memohon keadilan tolong serta meminta keadilan agar di usut dan di Periksa terkait penemuan adanya penggantian dan Perubahan Bukti TT – 10 dan T I II III- 5 yg terdapat dalam Berkas Perkara 316. Didepan hakim, penggugat memberikan data yang diduga ada perubahan berkas, karena Berkas yang ditemukannya ada cap stempel basah.

Usai sidang kepada Wartawan Suhartati menjelaskan. Saya selalu kecewa atas putusan majelis Hakim yang menolak gugatan PMH tentang eksekusi rumah itu, sidang tujuannya untuk mencari keadilan. Karena ada bukti penetapan eksekusi yang berbeda dengan Amar Putusan pada saat jabatan Djamaludin dan Juru sita melakukan eksekusi terhadap rumah saya, dan tidak ada penyerahan obyek eksekusi pada Amar Putusan maupun penetapan, tetapi oleh Jurusita Joko Subagiyo di serahkan kepada Citraland lahan dan rumah saya.

“Tetapi saya tetap berupaya dan saya masih berharap masih ada Hakim yang adil selain putusan ini, maka saya akan membuat gugatan baru nanti agar mereka tau bahwa saya menuntut kebenaran dan keadilan”, ujarnya pada wartawan sambil terisak isak.

Kata Suhartatik, yang saya gugat adalah Ketua Pengdilan, Juru Sita dan Panitera, Bukan hakim dalam perkara seperti yang di bacakan Hakim tadi. Bahkan dalam persidangan, bukti mereka rubah.

“Saya tidak terima, karena Hakim dalam putusan ini sangat melenceng, karena putusan tidak diterima. Pasti akan saya buat gugaatan baru”, tegas Suhartati diruang Candra usai Sidang putusan.

Perlu di ketahui terkait gugatan tersebut, Pada saat itu tidak ada cap basah, setelah saya berjuang kami menemukan bukti yang kami rasa menyimpang, ada tanda tangan Nursyam mantan ketua PN Surabaya, dengan adanya tanggal , hari dan tahun Pembuatan 14 November 2020 terus di coret atasnya, jelas pencoretan di buat oleh pembuat surat tersebut karena adanya kesalahan. Sedangkan kita tahu Pak NurSyam sudah tidak menjabat Ketua PN lagi dan sudah Pindah kehakim tinggi, jelas Suhartati.

Kata Suhartati, Setelah inzage (proses pemeriksaan berkas banding), ternyata sangat terkejut penggugat mendapati bahwa Bukti yang di ajukan oleh Turut Tergugat pada TT – 10 dan T I II III – 5 sudah berubah dan di rubah di luar persidangan dan tidak sesuai lagi dengan yang semula di ajukan pada sidang Pembuktian oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang mana meninggalkan bukti nyata bahwa adanya kejanggalan pada Bukti TT- 10, yang berubah halaman bertambah dengan penambahan tanda tangan Ketua Pengadilan dan Tanda Tangan Panitera Djamaluddin pada Penetapan Eksekusi no 77/ Eks/ 2018/ PN Sby jo 897/ Pdt. G / 2014/ PN Sby Jo 298 / Pdt. G/ 2016 / PT jo 2202 / K / 2017 tertanggal 14 November 2019, atas permohonan Eksekusi oleh Pemohon Eksekusi 2019 yang tidak pernah di Aanmaning dan di beri teguran lainnya.

Atas perubahan dan penambahan halaman pada penetapan di atas, justru di tambah dengan stempel basah pada masing-masing halaman sehingga ada 2 stempel menumpuk dengan stempel fotocopy dan di beri materai. Padahal, menurut penggugat pada pemeriksaan dengan teliti dan di buktikan pada daftar bukti TT- 10 sebenarnya adalah Fotocopy sesuai dengan salinan asli yang di beri materai cukup. Dan bukan legalisiran basah cap pengadilan, ungkapnya. {JAcK}

 

 

 

Continue Reading

Trending