Connect with us

Transportasi

Pemerintah Larang Mudik, OP Tanjung Perak Kordinasi dan Sosialisasi Angkutan Jalur Laut

Published

on

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya, saat mengadakan rapat Kordinasi dan sosialisasi angkutan transportasi laut.

DETEKTIFNEWS.com: Beduar Sitinjak

SURABAYA-Dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 yang belum berakhir. Sehingga, sesuai aturan Pemerintah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya mengadakan rapat Kordinasi dan sosialisasi angkutan transportasi penumpang melalui jalur laut di Pelabuhan Tanjung Perak.

Hal itu, Pemerintah secara resmi telah melarang mudik Lebaran 2021 selama 6-17 Mei 2021. Dan di pertegas dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadakan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Jajaran OP Utama Tanjung Perak.

Dalam Kegiatan tersebut turut hadir, satuan gugus tugas covid 19 kota Surabaya, satuan tugas TNI AL, Polres Tanjung Perak, Polairud Polda Jatim, Pelindo III serta para stakeholder PT. DLU.

Kegiatan diawali dengan rekaman pidato Presiden RI Kokp Widodo yang menganjurkan dan larangan mudik kepada ASN, TNI, Polri, serta masyarakat tersebut lebih menekankan pada larangan mudik lebaran guna menekan angka penyebaran covid 19 dan mengutamakan keselamatan masyarakat.

Arif Toha, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak kepada Wartawan mengatakan, sesuai dengan Peraturan Perhubungan no, PM 13/2021 tentang pengendalian transportasi laut angkutan penumpang di pelabuhan semasa Idul Fitri tahun 2021/1442 H, dalam rangka mencegah penyebaran virus disease 2019/covid 19.

“Instansi di Pelabuhan Tanjung Perak punya kewajiban sosialisasi, sekaligus diadakan posko transportasi laut atas perintah Dirjen Perhubungan Laut mulai hari ini, Rabu 28 April 2021 sampai dengan 29 Mei 2021,yakni min 15 dan plus 19,” tegas Arif Toha di JW Mariot, Rabu (28/4/21)

Arif Toha Kepala OP Utama Tanjung Perak saat memberi keterangan PERS.

Kata Arif Toha, Agar masyarakat tidak mudik mengingat bahaya covid 19 masih ada disekitar kita. Sehingga kalau tidak ada kepentingan mendesak agar tidak mudik karena hanya pengecualian istrahat dirumah saja. Dan jika ASN, TNI, Polri, berpergian harus dilengkapi surat tugas.

Untuk pengecualian masyarakat mudik yaitu, ibu hamil atau mau melahirkan maupun yang sakit tetap dilampiri surat keterangan desa dan didampingi satu orang saja.

Bagi masyarakat imigran yang mudik tentu akan dikarantina karena pemkot surabaya sudah menyediakan tempat dengan batas lima hari kemudian di test antigen jika non reaktif dikirim daerahnya dan kalau posif akan dikembalikan keasal dengan catatan segala biaya menjadi tanggungjawab sendiri, pesan Arif Toha Kepala OP Utama Tanjung Perak.

Pelabuhan

Terminal Multipurpose Pelabuhan Bajo Siap Beroperasi

Published

on

By

SURABAYA-BUMN operator pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III menyebut Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo di Wae Kelambu, Manggarai Barat sudah siap untuk dioperasikan. Hal itu menyusul hasil ujicoba pelayanan yang dilakukan oleh perseroan terhitung sejak 10 April 2021.

VP Corporate Communication Pelindo III Suryo Khasabu menyebut fasilitas utama pelabuhan telah selesai dikerjakan, meliputi dermaga, jembatan penghubung, lapangan penumpukan, pintu masuk dan keluar pelabuhan, hingga kantor operasional pelabuhan.

“Sejak ujicoba perdana tanggal 10 April 2021 hingga hari ini kami sudah melayani 19 kapal petikemas dan 1 kapal non petikemas. Jumlah petikemas yang dilayani sebanyak 1.101 TEUs dan untuk non petikemas sebanyak 1.700 ton semen,” kata Suryo, Kamis (17/06).

Selain fasilitas fisik pelabuhan yang sudah dapat digunakan, Pelindo III juga telah mendatangkan peralatan untuk mendukung kegiatan operasional pelabuhan. Untuk tahap awal saat ini terminal sudah dilengkapi dengan 1 unit reach stacker, 1 unit forklift, dan 2 unit truk trailer ukuran 20 kaki.

“Sudah ada 3 perusahaan pelayaran yang masuk ke Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo dengan rata-rata masing-masing pelayaran 2-3 kunjungan selama 1 bulan. Mereka adalah Mentari Mas Multimoda, Meratus Line, dan Tanto Intim Line,” tambahnya.

Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo merupakan pelabuhan baru yang dibangun atas kolaborasi Pelindo III dengan Kementerian Perhubungan.
Pelabuhan tersebut dibangun untuk menopang kelancaran arus logistik di wilayah Nusa Tenggara Timur sekaligus mendukung program pemerintah menjadikan Labuan Bajo sebagai tujuan wisata super prioritas.

Pelabuhan tersebut memiliki dermaga sepanjang 120 meter, lapangan penumpukan sisi laut seluas 3 hektare dengan kapasitas peti kemas mencapai 75.000 TEUs per tahun.

Area darat seluas 3 hektare diperuntukkan untuk area kantor dan fasilitas penunjang kegiatan operasional serta terminal bahan bakar minyak (BBM). {JAcK}

Continue Reading

Transportasi

2 Terminal Pelindo III Dilengkapi QR Kode, Pengangkutan Peti Kemas Lancar Tanpa Pungutan Liar

Published

on

By

SURABAYA-Berbagai upaya dilakukan BUMN operator pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III untuk meningkatkan layanan jasa kepelabuhanan. Salah satunya dengan penggunaan sistem informasi pada layanan operasional perusahaan. Selain memberikan kemudahan, penggunaan sistem informasi juga digunakan perusahaan untuk menghilangkan adanya pungutan liar di pelabuhan.

VP Corporate Communication Pelindo III Suryo Khasabu mengatakan penggunaan sistem informasi telah digunakan perseroan di beberapa terminal pelabuhan.

Ia mencontohkan penggunaan sistem informasi di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) yang digunakan pada proses penerimaan peti kemas. Menurutnya setiap peti kemas yang akan masuk ke Terminal Petikemas Surabaya sebelumnya sudah didaftarkan oleh perusahaan pelayaran.

Selanjutnya pengguna jasa dapat mencetak E-CEIR (Electronic Container Equipment Interchange Receipt) yang dilengkapi dengan QR-Code untuk selanjutnya diberikan kepada para pengemudi truk pengangkut petikemas.

“Pengemudi truk lalu menuju gerbang masuk bersama petikemasnya dan menempelkan QR-Code yang terdapat pada E-CEIR ke QR-Code Reader yang ada di gerbang. Setelah itu ada proses untuk mengecek kesesuaian petikemas dengan data yang diinput pada awal pengajuan. Jika sesuai maka selanjutnya akan memperoleh job slip,” jelasnya pada media ini, Kamis (17/321).

Dengan berbekal job slip, pengemudi truk selanjutnya menuju lokasi penumpukan peti kemas sesuai informasi yang ada pada dokumen tersebut. Pada sisi lain, terminal memberikan perintah kepada operator alat bongkar muat melalui sistem yang disebut dengan VMT (Vehicle Mounted Terminal) untuk memindahkan peti kemas dari truk ke lapangan penumpukan.

“Jika pengemudi truk menuju lokasi yang berbeda dengan lokasi yang ada di job slip maka tidak akan dilayani, karena lokasi penumpukan peti kemas sudah ditentukan oleh sistem VMT tadi,” tambah Suryo.

Penggunaan sistem informasi menjadikan semua pergerakan peti kemas di dalam terminal telah tercatat dan ditentukan. Hal tersebut memudahkan dan menghindari adanya interaksi langsung antara pekerja dengan pengguna jasa. Dengan hilangnya interaksi langsung tersebut maka pungutan liar dengan dalih untuk mempercepat ataupun memuluskan proses pelayanan dapat dihilangkan.

“Bahkan di Terminal Teluk Lamong, terminal kami yang lain, sudah tidak dijumpai lagi orang di lapangan, semua sudah dikendalikan oleh sistem yang terintegrasi,” lanjutnya.

Ketua DPC Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Surabaya Putra Lingga menyebut penggunaan sistem informasi di Terminal Petikemas Surabaya maupun Terminal Teluk Lamong memudahkan para anggotanya untuk melakukan pengiriman maupun pengambilan peti kemas. Sistem tersebut memberikan informasi mengenai ukuran peti kemas, nomor peti kemas, nomor kendaraan (truk), lokasi penumpukan petikemas, hingga nama pengemudi truk yang masuk ke dalam terminal. Hal tersebut meminimalkan adanya transaksi di luar sistem yang telah tercatat sesuai dengan pelayanan yang diberikan terminal.

“Semua sudah tercatat, tidak ada setoran dalam bentuk apapun, apalagi pungutan untuk dilayani terlebih dahulu. Selama tercatat di dalam sistem maka akan dilayani oleh terminal, itu pengalaman saya pribadi,” urainya.

Selain itu, katanya, setiap sudut terminal juga telah dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV). Sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas maupun pengguna jasa akan terlihat dengan jelas. Dengan demikian tindakan pungutan liar sudah selayaknya tidak terjadi lagi.

“Kalaupun ada pungutan liar itu tidak terjadi di dalam terminal, tetapi terjadi di luar terminal. Kalau di dalam terminal seperti di Terminal Petikemas Surabaya dan Terminal Teluk Lamong sudah tidak ada pungutan liar,” tegasnya. {JAcK}

Continue Reading

Transportasi

Launching Pemberian SPB Perdana dari KSOP Kelas II Teluk Bayur ke BPTD Wilayah III Prop Sumbar

Published

on

By

TELUK BAYUR -Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur menyerahkan kewenangan pengalihan tugas dan tanggung jawab maupun fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran kapal penyeberangan dari Ka. KSOP Kelas II Teluk Bayur Letkol MAR. Agus Winartono kepada BPTD wilayah III Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili langsung kepala BPTD wilayah III Sumbar Bapak Deni Kusdiana AMTrD, MMTr.

Adapun penyerahan kewenangan tersebut, dibuktikan dokumen serah terima No.PL 301/I/1/KSOP TBS-2021 Sehingga kewenangan pelayanan pemberian surat persetujuan berlayar (SPB) untuk angkutan penyeberangan Padang -siberut-sikakap-sioban tidak lagi berada di bawah Kesyahbandar Perhubungan Laut.

Pengalihan kewenangan ini, “Mulai efektif tanggal 01 Juni 2021 layanan SPB kapal penyeberangan berada di tangan BPTD wilayah III Prop Sumbar”, ungkap Ka.KSOP Kelas II Teluk Bayur LETKOL MAR. AGUS WINARTONO, Kamis (3/6/2021).

Capt. Renaldo Sjukri, MM Kepala Seksi KSOP Kelas II Teluk Bayur menambahkan, Sedangkan Unit Pelayanan Teknis, dibawah Perhubungan Laut di Prop Sumbar seperti Ksop Teluk Bayur, Upp Sioban, Upp Sikakap,Upp Siberut masih dapat melakukan pemungutan biaya PNBP bagi kapal penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam hal ini, juga Perhubungan Laut masih memberikan dukungan dan bantuan pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran bagi kapal kapal penyeberangan dengan adanya pernyataan tertulis dari Dirjen Perhubungan Darat ,” terang Capt. Renaldo.

Menurut Capt. Renaldo Sjukri, langkah penyerahan kewenangan layanan pemberian SPB bagi kapal-kapal angkutan penyeberangan disaksikan oleh pejabat dari provinsi Sumbar dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan provinsi Sumbar Her bersama General Manager PT. ASDP Provinsi Sumbar Asril.

Penyerahan ini, dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor UM. 006/4/20/DRJD/2021 dan surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor AL.202/1/11/DJPL/2021, ujar Renaldo.

Kata Renaldo, Kami sudah lakukan penyerahan kewenangan kemarin Selasa (1/6) kepada BPTD III provinsi Sumbar dan diketahui bahwa selama ini kewenangan kesyahbandaran merupakan ranah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla).

Namun, tata kerjanya saat ini mulai ditransisikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat).
Dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan kapal penyeberangan.

Untuk itu, Kemenhub melalui Ditjen Hubla dan Hubdat mengeluarkan surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor UM. 006/4/20/DRJD/2021 serta surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor AL.202/1/11/DJPL/2021
Sementara penanda tangan serah terima pengalihan tugas dan tanggung jawab ditandatangani oleh;

PIHAK PERTAMA
1.Ka.KSOP Kelas II Teluk Bayur LETKOL MAR. AGUS WINARTONO NIP. 10813/P
2.Ka UPP kelas III Muara Siberut RANTO NAIBAHO SH
3.Ka UPP kelas III Sikakap SUMARNUN SH,MM
4.Ka UPP kelas III Sioban JONI AKHIAR SH,MM

PIHAK KEDUA
1.Ka.BPTD wilayah III Provinsi Sumbar DENY KUSDYANA AMTrD,MMTr.

“Semua acara serah terima sudah sesuai dangan arahan pimpinan di Kementerian Perhubungan”, tegas Capt Renaldo. {JAcK}

Continue Reading

Trending