Connect with us

Hukrim

Saksi Sidang Perkara Proyek Tambang, JP Menilai Tidak Kapabel

Published

on

SURABAYA– Dua saksi yang dihadirkan tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Christian Halim, dinilai tidak relevan dihadirkan sebagai saksi A de Charge atau saksi yang meringankan.

Pasalnya, saksi Bimantara Agung Prawoto dan Indra Alfiandi tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh terdakwa.

“Kedua saksi tidak kapabel (mampu) untuk menjelaskan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa. Seperti pengakuannya, saksi Bimantara hanyalah teman kuliah terdakwa. Ternyata terdakwa adalah alumni di Teknik Mesin Otomotif yang hal itu menguatkan dakwaan kami bahwa terdakwa bukan seorang ahli tambang. Ditunjang lagi, keterangan saksi yang mengatakan bahwa sebelumnya dalam proyek-proyek yang dikerjakan PT MPI, kegiatan terdakwa hanya seputar kerjasama pengangkutan dan persewaan alat berat,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Novan B Arianto saat dikonfirmasi usai sidang, Kamis (1/4/2021).

Saksi Bimantara juga mengatakan bahwa kegiatan penambangan di Morowali ini merupakan proyek tambang pertama yang ia kerjakan bersama terdakwa.

Bimantara juga mengaku baru belakangan ini mengetahui terdakwa menjadi seorang kontraktor tambang. Ia juga mengatakan bahwa pada Pebruari 2020 ada tim kontraktor lain yang didatangkan untuk melakukan kegiatan renovasi infrastruktur yang sebelumnya dikerjakan terdakwa.

Terkait keterlibatan Doni, ayah terdakwa, dalam pengerjaan proyek ini, saksi mengakui bahwa Doni juga kerap terlihat di area pertambangan. “Sedangkan terdakwa Christian Halim sendiri jarang, hanya terlihat di lapangan 5-6 kali saja. Kalau pak Doni terlihat sampai Januari 2020, bahkan Weinar sudah tidak tampak, dia Desember 2019 sudah pergi. Dan PT MPI berjumlah 3-4 orang saja karyawannya,,” beber saksi.

Doni sendiri, tak lain adalah ayah terdakwa Christian Halim. Saksi-saksi yang dihadirkan pada sidang sebelumnya juga sempat mengatakan bahwa kerja mereka kerap menuruti arahan Doni.

Keterangan saksi kedua, Indra Alfiandi, juga mendukung keterangan saksi sebelumnya, bahwa sebelumnya ia bekerja dengan terdakwa dalam bidang persewaan truk dan pengangkutan.

Saksi yang dikaryakan oleh terdakwa sebagai konsultan dan kontraktor dalam proyek pertambangan ini pun mengaku bahwa dirinya tidak tahu menahu terkait proyek infrastruktur yang dikerjakan terdakwa.

Terkait target hasil tambang, saksi mengatakan bahwa dirinya sempat mendengar dari terdakwa terkait jumlah hasil tambang yang harus mereka dapatkan. “Ada target 100.000 metrik/ton yang disampaikan oleh terdakwa kepada saya, namun hasilnya hanya 17.000 metrik/ton yang ada di stock pile dan 10.000 metrik/ton di titik tambang,” terangnya.

Kendati tidak dilibatkan pada proyek infrastruktur, saksi mengakui bahwa peran infrastruktur sangat berpengaruh besar terhadap pekerjaan pertambangan serta hasil produksi tambang itu sendiri.

“Saya tidak tahu alasan pekerjaan terdakwa dihentikan, tiba-tiba ada tim kontraktor baru masuk untuk melakukan renovasi infrastruktur dan penambangan,” tambahnya.

Saksi pun mengakui saat ia tinggal, Jetty yang dibangun terdakwa masih berbentuk huruf ‘I’. “Dan saya belum melihat ada pengapalan (tongkang sandar, red),” imbuhnya.

Selain kedua saksi diatas, tim PH terdakwa juga menghadirkan ahli perdata Dr Ghansham Anand, SH, M. Kn dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Ia menjelaskan terkait perbedaan istilah wanprestasi dengan tindak pidana penipuan. Menurutnya, penipuan adalah rangkaian kebohongan yang sengaja dilakukan pelaku untuk mempengaruhi korban. Apabila korban sejak awal tahu, pasti tidak akan tergerak untuk melakukan perjanjian.

“Salah satunya, menyatakan suatu fakta benar padahal pelaku tahu hal itu tidak benar,” terangnya.

Ia juga menyinggung terkait perjanjian yang dibuat secara lisan. Menurutnya, hal itu akan menemui kesulitan dalam pembuktian, tapi bukan berarti tidak bisa dibuktikan.

“Apabila tidak ada kesesuaian kehendak oleh antar pihak, hakim nantinya yang menilai, dengan memperhatikan kronologis perkara,” terangnya.

Namun kepada ahli, tim JPU tidak mengajukan pertanyaan. Menurut jaksa Novan, ahli dengan spesifikasi hukum perikatan ini, tidak relevan dihadirkan dalam sidang pemeriksaan perkara pidana yang saat ini tengah berjalan.h

“Sengaja kami tidak mengajukan pertanyaan, karena dalam sidang perkara pidana, yang dicari adalah alat bukti materiil. Untuk itu tadi kami juga meminta majelis hakim fokus pada pembuktian materiil. Jadinya, menjadi tidak relevan apabila sidang pidana yang fokusnya pada pemidanaan yang didatangkan seorang ahli perdata,” tambah jaksa.

Terkait keterangan dua saksi dan ahli diatas, terdakwa Christian Halim tidak ada sanggahan. “Tidak ada (sanggahan, red) yang Mulia,” jawab terdakwa saat dikonfrontir.

Seperti yang tertuang dalam dakwaan, terdakwa Christian Halim menyanggupi melakukan pekerjaan penambangan biji nikel yang berlokasi di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.

Kepada pelapor Christeven Mergonoto (pemodal) dan saksi Pangestu Hari Kosasih, terdakwa menjanjikan untuk menghasilkan tambang nikel 100.000 matrik/ton setiap bulannya dengan catatan harus dibangun infrastruktur yang membutuhkan dana sekitar Rp 20,5 miliar.

Terdakwa mengaku sebagai keluarga dari Hance Wongkar kontraktor alat berat di Sulawesi Tengah yang akan membantu menyediakan alat berat apabila penambangan berjalan. Padahal, belakangan diketahui terdakwa tidak memiliki hubungan dengan orang tersebut.

Dana sebesar Rp20,5 miliar yang diminta terdakwa telah dikucurkan. Namun janji tinggal janji, terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Bahkan menurut perhitungan ahli Teknik Sipil Struktur ITS Ir Mudji Irmawan Arkani MT, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik konstruksi, terdapat selisih anggaran sebesar Rp 9,3 miliar terhadap hasil proyek yang dikerjakan terdakwa.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal 378 KUHPidana yang ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sidang dilanjutkan Senin (5/4/2021) mendatang, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pidana yang dihadirkan tim PH. (Soni)

 

Continue Reading
Advertisement

Hukrim

LY Ratu Cantik Penipu, 3 Kali Keluar Masuk Penjara Kembali Ditahan

Published

on

By

Polda jatim gelar konfrensi Pers saat penangkapan LY

SURABAYA-Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit 1/TP Kamneg Polda Jatim berhasil membekuk resedivis Ratu Cantik Penipu. Sudah 3 kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama pula. Perbuatannya kembali dilakukan dan kali ini menawarkan Kerjasama Investasi Pembebasan Lahan di Daerah Osowilangun Surabaya dan dengan menjanjikan keuntungan kepada korban.

Ratu cantik penipu LY (48) Tahun, warga Indrakila, Kel. Pacarkeling, Kec. Tambaksari Kota Surabaya di Apartemen Puri Matahari Kota Surabaya.

Ternyata Ratu cantik penipu ini sudah 3 kali menjalani Hukuman dalam Kasus Pencucian Uang di Tahun 2005, 2006 dan 2011 lalu. Kini LY Ratu Cantik Penipu kembali diamankan Polisi dalam kasus yang sama pula.

Kabidhumas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, S.I.K menuturkan, bahwa modus LY kali ini adalah menawarkan Kerjasama Investasi Pembebasan Lahan yang berada di Daerah Osowilangun Surabaya dengan menjanjikan akan keuntungan kepada Korban.

” Sehingga korban telah menderita kerugian sebanyak 48.900 Miliyar dan dari modus bersangkutan juga memberikan cek kepada korban, namun setelah di cek ke Bank dan ternyata tidak bisa dicairkan oleh Korban,” tutur Gatot saat ungkap kasus, Kamis 6 Mei 2021 siang.

Adapun barang bukti yang berhasil di amankan, yakni 7 lembar Cek Bank BCA beserta 7 lembar surat keterangan Penolakan dari Bank BCA Cabang Pembantu Kusuma Bangsa Surabaya, 2 Unit Mobil merk Toyota Fortuner VRZ Tahun 2020, 4 Unit Mobil Mercedes Benz, 3 Unit Mobil Pick Up, 6 Buah Jam Tangan berbagai merk Rolex dan Franck Muller, 3 (Tiga) buah Cincin Natural Blue Saphire dan Uang Tunai sebesar Rp. 100 juta.

Wadir Reskrimum Polda Jatim AKBP Nasrun Pasaribu jelaskan, bahwa Ratu Cantik Penipu LY telah 3 kali menjalani Hukuman dalam kasus yang sama di Tahun 2005, 2006 dan 2011 lalu, yang ditangani atau di proses oleh Polrestabes Surabaya.

Tersangka memiliki keahlian bisa mendekati dan memperdaya bagi seseorang untuk bisa meyakinkan.
Akhirnya korban tidak sadar dan menurut apa yang dikatakan Ratu Cantik Penipu LY ini, hingga korban mulai sadar dalam waktu 6 bulan secara bertahap telah memberikan uang sebanyak Rp.48.900 Miliyar kepada tersangka Ratu penipu itu.

” Terkait barang bukti disini ini kita kenakan dalam Pasal Pencucian Uang, maka kita kenakan TPPU. Sehingga kita bisa mengembalikan Aset si Pelapor, agar Aset Pelapor itu tidak hilang dan disamping itu Aset dapat dikembalikan kepada Pelapor,” ungkap Nasrun Pasaribu.

Wadirreskrimum mengatakan, bahwa tersangka menawarkan kerjasama investasi Pembebasan Tanah kepada Korban, namun hal tanah itu ternyata Fiktif.

” Adapun investasi tersebut sangat menjanjikan dan tanah itu menjadi bikin Korban tergiur. Tapi setelah kita cek keberadaan tanah itu dan ternyata bukan milik tersangka, melainkan milik orang lain yang sedang dalam perkara,” kata Nasrun Pasaribu.

Maka tersangka ratu cantik Penipu ini dijerat atau dikenakan Pasal berlapis, yakni dengan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP tentang Penipuan dan atau Penggelapan dengan ancaman Pidana Penjara 4 Tahun, serta Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU RI Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman Pidana Penjara 20 Tahun,” pungkas Wadir Reskrimum Polda Jatim AKBP Nasrun Pasaribu. {Bts/JAcK}

Continue Reading

Hukrim

Tim Polres Mojokerto Gerebek  Industri  Bubuk Peledak

Published

on

By

Polres mojokerto ketika membeberkan BB Bahan peledak saat Jumpa Pers.

SURABAYA-Tim Polres Mojokerto Gerebek 3 Industri Rumahan (Home Industri) menjadi pembuat Bubuk Peledak dan Petasanberbagai ukuran. Dalam hal ini Polisi telah menyita 69,5 Kg Bubuk Peledak dan 2.237 Petasan yang siap edar.

Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander mengatakan, bahwa penggerebekan pertama menyasar industri rumahan bubuk petasan di Desa Baureno, Kecamatan Jatirejo pada Sabtu 24 April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB. Pihaknya telah meringkus Mulyadi (46), Pemilik Home Industry tersebut.

” Dari tersangka Cak Mul (Mulyadi) telah Meracik sendiri bahan-bahan menjadi Bubuk Petasan. Kemudian menjual bubuk petasan tersebut ke masyarakat seharga Rp 150 ribu per kilogram,” tutur Dony saat jumpa pers di Mapolres Mojokerto, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Senin 3 Mei 2021.

Dalam penggerebekan itu, Tim dari Satreskrim Polres Mojokerto telah menyita berbagai Barang Bukti dari rumah Mulyadi. Yaitu 6,5 Kg Bubuk Petasan yang siap jual dan sudah di kemas dalam plastik masing-masing 0,5 Kg, juga 5 Kg Bubuk Petasan, 2 Kg Belerang, Potasium 4 Kg, 0,5 Kg Bubuk Sendawa 0,5 Kg, Serbuk Bronze 1,5 Kg serta 16 Lembar Sumbu Petasan, Tepung Kanji, Arang, Kompor Gas, Panci dan Alat Aduk Penyampur Adonan.

” Bahkan Pergelangan Tangan Kiri tersangka ini Putus karena terkena Ledakan Petasan Tahun 1997. Sejak saat itu dia beralih Meracik Bubuk Petasan saja,” terang Dony.

Para Tersangka produksi bahan peledak di gelandang kepolisian.

Mulyadi mengaku, membeli bahan untuk membuat Bubuk Petasan dari M Suwono (51), warga Desa Balongmacekan, Kecamatan Tarik, Sidoarjo seharga Rp 2,9 juta. Terdiri dari 25 Kg Belerang, 25 Kg Potasium, 2 Kg Serbuk Bronze, 100 Lembar Kertas Sumbu, serta 1 kg Bubuk Sendawa. Malam itu juga Tim Satreskrim Polres Mojokerto melakukan Penggerebekan rumah Suwono tersebut.

” Suwono mengaku membelikan bahan yang dibutuhkan Mulyadi itu ke Kaseran. Ternyata Suwono ini Memproduksi petasan juga,” ungkap Dony.

Selain meringkus Suwono, polisi menggeledah tempat tinggalnya. Petugas telah menyita 9 Kg Bubuk Petasan dengan Kemasan 1 Kg, 37,5 Kg Bubuk Petasan, Kemasan 0,5 Kg, 21 Petasan berdiameter 9 Cm, 5 Dus Petasan berdiameter 2 Cm, 32 Lembar Sumbu Petasan, 91 Selongsong Petasan, 24 Rol Kertas, serta berbagai Peralatan untuk Membuat Petasan.

Suwono mengaku membeli Bubuk Petasan kepada seorang berinisial PDK yang kini masih Buron. Bahan Peledak itu dia beli seharga Rp 170.000 per Kg.

” Tersangka memanfaatkan acara Momen Menjelang Lebaran untuk Membuat Petasan dalam jumlah Besar untuk segera di edarkan ke masyarakat,” tandas Dony.

Berbekal dari keterangan Suwono, maka Dony melanjutkan, untuk segera meringkus Kaseran (71) di rumahnya pada Selasa 27 April 2021. Kaseran (71) Warga Desa Kalimati, Kecamatan Tarik, Kab Sidoarjo. Tersangka Kaseran ini mengaku memasok bahan-bahan untuk membuat Bubuk Petasan ke Mulyadi melalui Suwono tersebut.

” Kaseran mengaku, telah membeli bahan-bahan untuk membuat Bubuk Petasan di Pasar Turi, Surabaya, yaitu melalui seseorang berinisial Pur, yang masih dalam pencarian,” jelasnya.

Industri Rumahan Petasan ke Tiga di Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Mojokerto penggerebekan yang dilakukan Tim Unit Reskrim Polsek Sooko, pada Minggu 2 Mei 2021. Polisi meringkus Roib (46), Pemilik Rumah Produksi Petasan tersebut.

Petugas juga menyita 11 Kg Bubuk Mercon, kemasan 2,5 Kg, Bubuk Petasan 1,5 Kg, Petasan diameter 9 Cm sejumlah 172 petasan, 195 Petasan diameter 7 cm, sejumlah 412 Petasan diameter 4 cm, serta 7 Rangkaian Petasan masing-masing sepanjang 3 meter, dan juga 27 Lembar Sumbu Petasan, serta berbagai Peralatan untuk Membuat Mercon.

” Total yang telah kami sita 69,5 Kg Bubuk Petasan dan 2.237 Petasan Siap Edar. Terkait penggerebekan Home Industry Petasan ini dalam rangka Operasi Mesra (Mojokerto Sehat Tertib Ramadhan). Maka untuk mengantisipasi maraknya perihal Petasan yang mengganggu kenyaman masyarakat selama ibadah Ramadhan dan bagi keselamatan Masyarakat,” pungkas Dony.

Empat tersangka di jerat dengan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat nomor: 12 Tahun 1951. Hukuman Penjara paling lama 20 Tahun sudah menanti mereka. {Bts/BS}

Continue Reading

Hukrim

Utang Piutang Jaminan Sertifikat Menjadi AJB di Kantor Notaris Alexandra Pudentina

Published

on

By

Sidang agenda mendengar keterangan ahli Dr.Gansam Anand di ruang sari 2

SURABAYA-Berawal dari utang piutang denagn jaminan sertipikat rumah di Bank Jatim Cabang jalan Tidar Surabaya, rumah milik keluarga Setiyo Adi Sutejo jadi beralih menjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), hiingga akta jual beli (AJB) yang dilakukan di kantor Notaris Alexandra Pudentina di Surabaya.

Menurut Dr Ghansam Anand SH.M.Kn selaku Ahli perikatan keperdataan dan dosen tetap di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, yang dihadirkan dipersidangan oleh pihak tergugat yakni, Vicky Aisyah, Rinda Rovita, Vivi Haryati Vula dan Setiyo Adi Sutejo, atas gugatan yang dilakukan oleh Agung Santoso di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Ahli mengatakan cacat hukum jika dari utang piutang dijadikan akta PPJB.

“Apabila utang piutang dijadikan PPJB maka itu cacat hukum, dan juga jika akta tersebut tidak dibacakan, maka status Akta akan terdegradasi menjadi Akta dibawah tangan dan Akta otentik itu menjadi tidak sempurna lagi,” jelas dosen unair di ruang sidang Sari 2 PN Surabaya, Kamis (29/4/2021).

Sementara diketahui, Vicky Aisyah, Rinda Rovita, Vivi Haryati Haryati Vula dan Setiyo Adi Sutejo digugat Agung Santoso terkait legalitas sebidang tanah dan bangunan seluas 1202 di Jl. Sambiroto VI, Blok I / 08, RT. 005 /RW.007, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambi Kerep Kota Surabaya sesuai Sertifikat Hak Milik No.1567/Kelurahan Sambikerep, berikut Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli, No. 29, Akta Kuasa Untuk Menjual No. 30 dan Akta Jual Beli, No. 148 yang dibuat di Notaris/PPAT Alexandra Pudentina Winjodigdo.

Dalam sidang ahli berpendapat bahwa seorang Notaris mempunyai kewajiban membacakan seluruh isi Akta, sebelum Akta tersebut ditandatangani.

Terkait dana talangan, ahli mendefinisikan sebagai dana yang disediakan oleh Pihak Ketiga untuk melunasi hutang dari Pihak Pertama atau Debitur kepada Pihak Kedua atau Kreditur.

“Untuk melakukan pembayarannya Pihak Pertama harus terlebih dahulu menyerahkan dokumennya terlebih dahulu. Dan ketika Dana talangan sudah dilunasi, maka semua dokumen-dokumenya haruslah dikembalikan lagi kepada Debitur,” kata ahli yang mempunyai spesiliasasi di bidang perikatan ini.

Dalam sidang ahli juga berpendapat bahwa Akta Jual Beli Tanah sebagai bukti sah pembayaran atas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebut sebagai bukti pelunasan. ”

Akta Jual Beli (AJB) tanah berlaku sah dan PPJB itu juga bukti pelunasan. Hal itu diatur dalam Sema No 10 tahun 2020. Namun kalau prosedur penerbitan AJB dan PPJBnya cacad maka Akta tersebut terdegradasi menjadi Akta dibawah tangan. Aktanya tetap sah, tidak batal, hanya kekuatan pembuktiannya dibawah tangan,” sambungnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, pungkas Ghansam maka dapat dirumuskan, Akta Notaris sebagai Akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam sengketa hukum perdata,

“Ternyata dapat mengalami penurunan status (degradasi) dari kekuatan pembuktian yang sempurna menjadi seperti akta dibawah tangan, dan dapat cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahan akta Notaris tersebut,” pungkasnya.

Usai sidang, Djelis Lindriyanti dari kantor Hukum Cipta Law Firm selaku kuasa hukum Tergugat saat dikonfirmasi mengatakan kasus ini berawal dari tahun 2016 saat Kliennya Setiyo Adi Sutejo mempunyai sisa hutang di Bank Jatim sebesar Rp 37 juta, akibat usaha Cateringnya dihentikan.

Karena tidak bisa lagi membayar hutangnya di Bank, lanjut Djelis akhirnya oleh Bambang Marketing Bank Jatim dia dikenalkan pada orang ketiga yakni Juan Felix yang mengaku bisa mencarikan dana talangan untuk melunasi sisa hutangnya yang ada di Bank Jatim.

“Ketika dicarikan dana oleh pihak Juan Fekix tersebut, ternyata sertifikat dari si
Adi Suteja (debitur) ini diberikan kepada pihak ketiga (Juan Frlix) tanpa persetujuan dari debiturnya,” kata Djelis.

Celakanya sambung Djelis, orang tua Adi Suteja sebagai pemilik nama di Sertifikat tiba-tiba dijemput dari rumahnya sama Juan Felix dan selanjutya digelandang ke kantor Notaris Alexandra Pudentina, untuk tanda tangan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Juan Felix dan Notaris Pudentiana.

“Setelah tanda tangan di Notaris, ternyata orang Bank yang pernah dijanjikan Felix tidak pernah datang. Apesnya lagi, sekitar tahun 2020 ada orang yang datang kerumah Kliennya dengan didampingi Pengacara melakukan pengusiran, dengan mengatakan bahwa rumah yang ditempati Kliennya tersebut sudah mereka beli.” tandas penasehat hukum tergugat. {JAcK}

Continue Reading

Trending