Connect with us

Hukrim

Sidang Terdakwa Pemalsu Surat Jalan, JPU Hadirkan Dua Direktur Perusahaan

Published

on

DETEKTIFNEWS.com: Beduar Sitinjak

SURABAYA-Sidang terdakwa Buchari dan Soen Hermawan perkara pemalsuan surat jalan dan invoice palsu tentang pengiriman Tiang pancang kebutuhan proyek, Namun, pengiriman bahan-bahan tersebut tidak sampai ke tujuan.

Sidang lanjutan kali ini, jaksa menghadirkan beberapa saksi yang sebelumnya minggu lalu menhadirkan saksi acounting dan dilanjutkan saksi penting dari dua korban Direktur OTS Tanu dan Direktur FLI Betrick. Sidang dipimpin Hakim Ketua Erient Tuah Damanik diruang Cakra, PN. Surabaya, secara teleconference, Rabu (3/3/2021).

Sedangkan kedua terdakwa diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.
Hari ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Rakhmawati Utami, SH dan Jaksa Nurhayati, SH menghadirkan beberapa saksi termasuk dua Direktur perusahaan. Kehadiran dua direktur ini bisa menguatkan fakta kronologis kongkalikong kedua terdakwa Buchari dan terdakwa Soen Hermawan, yang dulu sudah pernah kerjasama dengan perusahaan tersebut.

Dalam kesaksiannya mengatakan, jika terdakwa Buchari adalah sebelunnya sudah rekanan maupun customer perusahaannya yang bergera bergerak dibidang pengiriman Logistik.

Hubungan pekerjaan terhadap Buchari saat itu terkait invois dari pengiriman tiang pancang, melalui armada pengiriman milik Soen Hermawan, PT. Biz Trans. Yang memberikan pekerjaan pak Buchari sendiri. Namun, terdakwa mengatakan kalau tiang pancang yang sudah dikirim tidak ada ditempat.

Kronologisnya, Ada sekitar 20 invois yang belum terbayarkan oleh terdakwa Buchari, dengan alasan barang belum masuk. Sehinnga merugikan perusahan korban.

Sementara pihak PT OTS logistic Indonesia uang Direkturnya Tanu, telah membayar kepada terdakwa Soen Hermawan sebesar Rp. 4.086.867.510.
Ternyata kedua terdakwa sudah kongkalikong sengaja memang tidak dikirim sesuai surat jalan, namun ditagihkan oleh terdakwa Soen Hermawan.

Kedua terdakwa pemalsu surat disidangkan melalui teleconference.

Dedepan Majelis Hakim, Tanu Ditektur OTS dan Direktur FLI membenarkan kalau kedua terdakwa sudah kongkalikong dan sudah nembayarkan kepada Soen sesuai yang ditagih 4, 86 M.

Usai Persidangan, Penasehat Hukum (PH) dari Grup FE (Freight Express) yang membawahi PT OTS Logistik dan PT FLI, Syaiful Azhari SH MH menegaskan, keterangan Fani dan Patrik berdasarkan keterangan dalam BAP itu sudah benar.

“Jadi, terkait Soen Hermawan yang membawa ke kita adalah Pak Buchari. Terkait pembayaran ke Soen Hermawan, memang sistem pembayaran di perusahaan kita itu, ada penagihan dan invoice. Anak anak yang bertugas di bagian keuangan , ya membayar. Karena sistemnya mengharuskan seperti itu,” ungkapnya.

Hal itu tentunya setelah dicek oleh pimpinan mereka masing-masing. Dan setelah itu, harus dibayarkan. Lalu kenapa ini menjadi permasalahan ? Ternyata, setelah penagihan pada Buchari sebagai pemberi kerja, itu ada kemacetan.

“Seperti keterangan dikemukakan saksi dalam sidang, setelah ada kemacetan , lalu mereka meninjau ke lapangan dan mengecek. Ternyata pekerjaan itu tidak ada atau fiktif. Dua minggu setelah pengecekan, mereka melaporkan ke manajeman dan memerintahkan untuk melaporkan ke kepolisian,” tukas PH Syaiful Azhari SH MH.

Dijelaskan Syaiful Azhari, setelah ada kemacetan itu baru dicek Fani dan Johny ke lapangan, bahwa pekerjaan itu tidak ada. Dan melaporkan ke kepolisian.
Nah , hal itu memang yang terjadi seperti itu. Adanya dugaan (Soen Hermawan dan Buchari-red) melakukan pemalsuan surat jalan dan penipuan . “Kita tunggu vonis hakim saja,” tandasnya.

 

 

 

Continue Reading
Advertisement

Hukrim

Tim Tabur Kejari Tanjung Perak, Eksekusi Dion Terpidana Kepabeanan

Published

on

By

SURABAYA –Tim Tangkap Buronan (Tabur) Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya melaksanakan eksekusi terhadap terpidana kepabeanan atas nama Dion Meiriono. Jumat (16/04/2021).

Dalam pelaksanaan eksekusi sekira pukul 11.10 Wib bertempat di Perumahan Pondok Sedati Asri Blok M 11 D (Ruko), sedangkan terpidana Dion Meiriono beralamat di jl. Kutisari Utara V:29-B RT 007/002 Kel. Kutisari, Kec. Tenggilismejoyo, Kota Surabaya.

Eksekusi dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yg sdh mempunyai kekuatan hukum tetap dgn nomor Per: 1432k/Pid.Sus/2014 tgl 14 April 2015; Putusan MA membatalkan putusan PN sby No. 3586/pid.b/2012/pn.sby tgl 10 juni 2013, yang amarnya menyatakan terpidana terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan, menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan denda Rp. 100.000.000,- subsidiair 6 bln kurungan potong masa tahanan

“Dalam pelaksanaan eksekusi Terpidana bersikap koopratif, sehingga pelaksanaan eksekusi dapat terlaksana dengan lancar,” terang Erick Ludhfyansah, Kasi Intelijen Kejaksaan. Negeri Tanjung Perak, Surabaya.

Selanjutnya terpidana dibawa ke Poliklinik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk diperiksa kesehatannya dan akan dititipkan sementara di Cabang Rutan Medaeng di Kejati Jawa Timur sambil menunggu hasil koordinasi dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan. {SN}

Continue Reading

Hukrim

Dalam Persidangan Saksi Anggun Nyatakan, Uang Soewondo Ditipu Terdakwa Venansius

Published

on

By

SURABAYA– Sidang lanjutan dugaan penipuan 63 milliar yang dilakukan oleh terdakwa Venansius dengan korbannya Soewondo terbuka untuk umum di ruang sidang Candra ( 15/4) dengan agenda mendengar keterangan dua saksi.
JPU Yusuf Akbar dari Kejari perak dalam persidangan kali ini menghadirkan dua saksi yakni Anggun dan Ciolan katoria (cik ria) .

Keterangan saksi Anggun pernah bekerja di pak Wondo di Cemara Sewu sejak 2012 s/d 2019 ,saksi tidak kenal dengan terdakwa yang bernama venansius namun saksi pernah kirim cek berkali kali ke venansius melalui rekening BCA.
Ketika ditanya jaksa Yusuf berapa nilai nominal yang sudah dikirimkan kerening terdakwa Venansius, aksi menyatakan, lupa tetapi setiap pengiriman kerekening Venansius nilainya milliaran rupiah ” jelas Anggun.

Lanjut Anggun, bahwa pak Soewondo pernah mengeluh kepada saksi, bahwa uangnya ditipu temannya sendiri yakni terdakwa Venansius ” jelas saksi.

Berikut saksi Ciolan katoria atau dipanggil ( cik Ria ) dirinya pernah bekerja di PT MMM waktu itu hanya kegiatan pencatatan saja belum ada aktifitas ,saksi dikenalkan oleh pak Hermanto kepada Soewondo yang berkantor dikawasan dharmahusada surabaya,setahui saksi PT MMM itu milik 4 orang dan setahu saksi PT tersebut bergerak di bidang tambang nikel di luar Jawa.

Munurut saksi BL itu bukti pengantaran nikel melalui kapal. Saksi dapat data dari email visncentius .Dan peran venansius bagian operasional dilapangan. Menurut saksi yang memberikan tugas semuanya adalah pak Hermanto ” jelas cik ria.

Ketika majelis hakim Nimade Purnami meminta tanggapan dengan kedua saksi yang dihadirkan ,menurut terdakwa yang mantan terpidana dan tidak dilakukan penahanan oleh hakim ini ,bahwa dirinya tidak mengenal dengan saksi Anggun dan dengan saksi cik Ria dia mengenalnya ” jelas terdakwa.

Sidang masih dilanjutkan pekan depan dengan mendengarkan keterangan saksi yang akan dihadirkan oleh JPU. {JAcK}

Continue Reading

Hukrim

Miris!!! BCA Salah Transfer, Terdakwa Nasabah Divonis Satu Tahun Penjara

Published

on

By

SURABAYA-Sungguh  sadis dan miris diterima Terdakwa kasus salah transfer dari Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp. 51 juta kepada  Terdakwa nasabah Ardi Pratama yang  menerima vonis 1 tahun penjara oleh majelis hakim, di ruang Candra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (15/4/2021).

Dalam putusan terdakwa Ketika sidang hanya didampingi tim penasehat hukum. Sedangkan pihak keluarga terdakwa tidak hadir.

Putusan penjara 12 bulan yang dibacakan hakim ketua, Ni Putu Purnami, SH, MH lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 24 bulan alias 2 tahun.

Hakim menilai Ardi melanggar Pasal 85 Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, lantaran menguasai yang bukan miliknya dengan hasil transfer yang sempat diambil terdakwa dari rekeningnya.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun,” baca Hakim Ketua.

Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam sidang putusan ini. Hal yang memberatkan terdakwa Ardi adalah telah memakai uang salah transfer dan berbelit-belit saat memberikan penjelasan selama persidangan.

Sedangkan hal yang meringankan yaitu Ardi belum pernah berurusan hukum dan sopan selama sidang berlangsung.

Sementara itu, JPU dan kuasa hukum Ardi, ketika ditanya upaya selanjutnya”, masih pikir-pikir yang mulia”, ujarnya.

Dalam putusan majelis hakim. Usai sidang, kuasa hukum R. Hendrix Kurniawan kepada media menyampaikan, bahwa pihaknya menghormati keputusan Hakim.

Kalau Langkah hukum selanjutnya, “masih akan dibicarakan dengan keluarga terdakwa Ardi”, tuturnya.

Kata Kuasa Hukum terdakwa, Jelas Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pledoi yang kami ajukan, karena kalau menerapkan Pasal 85 seharusnya pasal 78 nya dilalui dulu. Karena Undang-Undang nya seperti itu.

“Tidak bisa pasal 85 saja yang diterapkan, sebab ini UU transfer dana”, tegasnya.

Sedangkan Dalam BAP dia pihak karyawan yang salah transfer,mengaku rugi, karena menggantikan uang ke Bank BCA. Namun, dalam fakta persidangan dia tidak bisa menunjukkan bukti tersebut. Dan itu juga tidak dibuat jadi pertimbangan.

Maka yang di uraikan hanya unsurnya saja, sehingga seperti ini hasilnya. “Jelas bagi kami Tim PH putusan ini tidak mencerminkan keadilan, karena, kenapa kesalahan semua orang dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa Ardi penerima transfer saja”, Ibahnya.

Tambah Tim PH, dimana pihak Ardi yang berusaha mengembalikan salah transfer tanggal 14 April, dan pihak BCA sendiri yang menyuruh itupun tidak dibahas dalam persidangan. Kan percuma kita mengajukan bukti yang tidak ada gunanya. Kalau semua yang dipakai adalah dakwaan dan tuntutan Jaksa.

Selain itu, barang bukti yang diajukan Jaksa itu sebenarnya BB yang tidak sah. Karena itu rekening koran Ardi yang mana perolehannya tidak melalui Prosedur yang melanggar Undang-Undang. “Dan ini nanti jadi pertimbangan kami jika melakukan upaya banding”, tegasnya. {JAcK}

 

 

 

Continue Reading

Trending