Connect with us

Transportasi

Perdana, Kemenhub Berhasil Kirim Logistik Nataru Lewat Multimoda ke Indonesia Timur

Published

on

MIMIKA PAPUA-Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat prestasi yang cukup membanggakan di akhir tahun 2020,  yaitu dengan berhasilnya melakukan pengiriman logistik untuk kebutuhan Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (NATARU) bagi masyarakat di Kabupaten Mimika dan Kabupaten lainnya di wilayah Pegunungan-Pegunungan di Provinsi Papua melalui konektivitas multimoda transportasi.

Pengiriman barang kebutuhan guna menyambut Natal 2020 dan Tahun Baru 2020 dilakukan melalui kapal tol laut KM. Muara Mas dengan operaator  PT. TEMAS yang diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Emas Surabaya pada tanggal 16 Desember 2020 telah tiba di Pelabuhan Pomako,  Mimika, Papua pada Rabu malam tanggal 23 Desember 2020 pukul 01.50 WIT dan membongkar 1 (satu) unit kontainer ukuran 20 feet barang tol laut.

Selanjutnya barang tersebut akan di kirim langsung ke wilayah Pegunungan-Pegunungan di wilayah 3TP yaitu ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan beberapa Kabupaten di Pegunungan Papua seperti Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mappi, Kabupaten Daeyai dan Kabupaten Tolikara serta Kabupaten Memberamo melalui jalan darat dan jembatan udara atau pesawat.

“Berlayar sekitar hampir 6 hari dari Tanjung Perak Surabaya dengan menghadapi gelombang tinggi saat musim angin selatan dan gelombang  di Perairan Banda Naira dan Perairan Aru akhirnya dapat tiba sesuai jadwal,” tutur Capt. Senko GM PT. Temas cabang Mimika, Rabu (23/12/2020).

Setiba di Pelabuhan Pomako, KM. Muara Mas disambut oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan  Bidang Keamanan dan Kemaritiman, Mayjen TNI Mar (Purn) Buyung Lalana, SE dengan didampingi Kaupp Kelas II Pomako, Danlanal Mimika, Kepala KP3 Laut, para pejabat di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut dan pejabat Pemerintah Daerah setempat,  Pengguna Jasa Consignee serta stakeholder terkait.

Menurut Mayjen TNI Mar (Purn) Buyung Lalana, penyelenggaraan angkutan ini merupakan Konektivitas Multimoda Transportasi Laut, Darat dan Udara Perdana di Indonesia dalam satu trip perjalanan dengan menggunakan Kapal, Trailer/Truck Kontainer dan Pesawat dan Kabupaten Mimika sebagai Pilot Project mengingat kebutuhan Masyarakat sangat Tinggi pada Natal dan Tahun Baru dan disparitas harga Masyarakat di beberapa pedalaman Papua khususnya di Pegunungan-Pegunungan masih terjadi.

“Konektivitas Multimoda ini merupakan buktinya dari upaya Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk dapat memenuhi kebutuhan logistik sehari hari masyarakat di wilayah Pegunungan-Pegunungan pada daerah 3TP dan Program Strategis Nasional Presiden Joko Widodo terlayani sampai ke wilayah Pegunungan-Pegunungan dan Distrik Distrik di wilayah Papua” dengan ide terobosan baru pada Program Kerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi , kata Buyung Lalana.

Buyung menyebut, terselenggaranya angkutan Konektivitas Multimoda Perdana di Indonesia ini berawal dari permintaan Pelayanan pengiriman Barang oleh Pelaku/Pengguna Jasa sebagai Consignee di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayawijaya dengan menggunakan Kontainer dan di kirim langsung ke wilayah Pegunungan-Pegunungan di wilayah 3TP dalam rangka memenuhi kebutuhan distribusi Logistik Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dengan menggunakan Kewajiban Pelayanan Publik Multimoda Transportasi.

“Secara detail bahwa pilot project pelaksanaan Konektivitas Multimoda Transportasi Laut, Darat dan Udara Perdana di Indonesia berawal dari angkutan barang di Laut (Tol Laut) yang dilakukan dengan kapal tol laut KM. Muara Mas  dengan Operator PT. Temas dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Pomako, kemudian dilanjutkan dengan Subsidi Darat melalui Perum Damri Cabang Mimika dengan proses Haulage Trucking,  Stripping dan Bongkar Muat dari Pelabuhan Pomako ke Gudang Kargo Bandara Moses Kilangin,” paparnya.

“Meski sedikit ada kendala dalam pengangkutan barang yang dilakukan  Truck Kontainer Perum Damri menuju lokasi Gudang Kargo Bandara Moses Kilangin, namun dengan berbagai upaya dan kesiapan semua pihak akhirnya dapat berjalan dengan baik dan lancar,” imbuh GM Perum Damri Mimika, Sunar

Kemudian, proses tersebut dilanjutkan dengan Subsidi Jembatan Udara yaitu Subsidi Perintis dan Subsidi Kargo dengan menggunakan Pesawat. Hal itu diakui, Syamsudin Kabandara UPBU Moses Kilangin Timika di dampingi SM. PT. Trigana Air Service dan GM. Angkasa Mandiri bersama hadir juga Pimpinan OPD/SKPD terkait yang hadir dari Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian  Perdagangan dan Dinas Koperasi UMKM Pemda Mimika.

“Penerbangannya menggunakan Trigana Air untuk jenis tipe Boeing 737 – 300 kapasitas 14 Ton ke Wamena dan Subsidi Perintis dengan Pesawat jenis tipe Caravan Susi Air untuk ke beberapa Distrik di wilayah pegunungan Kabupaten Mimika yaitu Awarnop, Alama dan Zila.

Buyung juga menambahkan, penyelenggaraan ini dapat menjadi guidance proses pengembangan ke depannya untuk model konsep Pelabuhan Hub and Spoke di wilayah Timur Indonesia oleh Menteri Perhubungan khusus di wilayah Papua sehingga terjadi stimulus dan menjadikan peluang bagi peningkatan hasil Sumber Daya Alam daerah yang menjadi Komoditi unggulan sebagai muatan balik dan berdampak pada tingkat perekonomian semakin yang semakin meningkat.

“Dengan penyelenggaraan Konektivitas Multimoda Transportasi Laut, Darat dan Udara Perdana di Indonesia dalam satu Trip/Voyage perjalanan ini, diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru, di beberapa wilayah pedalaman Papua khususnya di Pegunungan-Pegunungan serta mengurangi disparitas harga yang masih terjadi saat terjadi kelangkaan barang khusus Bapokting,” ucapnya.

Dalam kesempatan pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan itu, turut hadir dalam Video Conference Deputi Infrastruktur Distribusi Logistik dan Deputi Sarana Prasana, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Inventasi, Direktur Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Pedesaan, Direktur Operasional Perum Damri Pusat dan VP PT Pelni,  serta Direktorat Angkutan Udara, Ditjen Perhubungan Udara dan Direktorat Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat.

Bahkan ke depan diharapkan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Angkutan Multi Moda dapat berlanjut dengan sistem layanan aplikasi yang terintegrasi, seperti dalam layanan aplikasi SITOLAUT dengan 1 (satu) dokumen pada semua Moda Transportasi.

“Pelaksanaan Konektivitas Multi Moda Transportasi Tol Laut merupakan bukti nyata Negara hadir untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat di wilayah Pegunungan-Pegunungan pada daerah 3TP sehingga Program Tol Laut yang merupakan Program Strategis Nasional Pemerintah Presiden Joko Widodo terlayani sampai ke wilayah Pegunungan-Pegunungan dan Distrik Distrik di wilayah Papua” pungkas Buyung Lalana. {RG/Red}

Pelabuhan

Terminal Multipurpose Pelabuhan Bajo Siap Beroperasi

Published

on

By

SURABAYA-BUMN operator pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III menyebut Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo di Wae Kelambu, Manggarai Barat sudah siap untuk dioperasikan. Hal itu menyusul hasil ujicoba pelayanan yang dilakukan oleh perseroan terhitung sejak 10 April 2021.

VP Corporate Communication Pelindo III Suryo Khasabu menyebut fasilitas utama pelabuhan telah selesai dikerjakan, meliputi dermaga, jembatan penghubung, lapangan penumpukan, pintu masuk dan keluar pelabuhan, hingga kantor operasional pelabuhan.

“Sejak ujicoba perdana tanggal 10 April 2021 hingga hari ini kami sudah melayani 19 kapal petikemas dan 1 kapal non petikemas. Jumlah petikemas yang dilayani sebanyak 1.101 TEUs dan untuk non petikemas sebanyak 1.700 ton semen,” kata Suryo, Kamis (17/06).

Selain fasilitas fisik pelabuhan yang sudah dapat digunakan, Pelindo III juga telah mendatangkan peralatan untuk mendukung kegiatan operasional pelabuhan. Untuk tahap awal saat ini terminal sudah dilengkapi dengan 1 unit reach stacker, 1 unit forklift, dan 2 unit truk trailer ukuran 20 kaki.

“Sudah ada 3 perusahaan pelayaran yang masuk ke Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo dengan rata-rata masing-masing pelayaran 2-3 kunjungan selama 1 bulan. Mereka adalah Mentari Mas Multimoda, Meratus Line, dan Tanto Intim Line,” tambahnya.

Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo merupakan pelabuhan baru yang dibangun atas kolaborasi Pelindo III dengan Kementerian Perhubungan.
Pelabuhan tersebut dibangun untuk menopang kelancaran arus logistik di wilayah Nusa Tenggara Timur sekaligus mendukung program pemerintah menjadikan Labuan Bajo sebagai tujuan wisata super prioritas.

Pelabuhan tersebut memiliki dermaga sepanjang 120 meter, lapangan penumpukan sisi laut seluas 3 hektare dengan kapasitas peti kemas mencapai 75.000 TEUs per tahun.

Area darat seluas 3 hektare diperuntukkan untuk area kantor dan fasilitas penunjang kegiatan operasional serta terminal bahan bakar minyak (BBM). {JAcK}

Continue Reading

Transportasi

2 Terminal Pelindo III Dilengkapi QR Kode, Pengangkutan Peti Kemas Lancar Tanpa Pungutan Liar

Published

on

By

SURABAYA-Berbagai upaya dilakukan BUMN operator pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III untuk meningkatkan layanan jasa kepelabuhanan. Salah satunya dengan penggunaan sistem informasi pada layanan operasional perusahaan. Selain memberikan kemudahan, penggunaan sistem informasi juga digunakan perusahaan untuk menghilangkan adanya pungutan liar di pelabuhan.

VP Corporate Communication Pelindo III Suryo Khasabu mengatakan penggunaan sistem informasi telah digunakan perseroan di beberapa terminal pelabuhan.

Ia mencontohkan penggunaan sistem informasi di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) yang digunakan pada proses penerimaan peti kemas. Menurutnya setiap peti kemas yang akan masuk ke Terminal Petikemas Surabaya sebelumnya sudah didaftarkan oleh perusahaan pelayaran.

Selanjutnya pengguna jasa dapat mencetak E-CEIR (Electronic Container Equipment Interchange Receipt) yang dilengkapi dengan QR-Code untuk selanjutnya diberikan kepada para pengemudi truk pengangkut petikemas.

“Pengemudi truk lalu menuju gerbang masuk bersama petikemasnya dan menempelkan QR-Code yang terdapat pada E-CEIR ke QR-Code Reader yang ada di gerbang. Setelah itu ada proses untuk mengecek kesesuaian petikemas dengan data yang diinput pada awal pengajuan. Jika sesuai maka selanjutnya akan memperoleh job slip,” jelasnya pada media ini, Kamis (17/321).

Dengan berbekal job slip, pengemudi truk selanjutnya menuju lokasi penumpukan peti kemas sesuai informasi yang ada pada dokumen tersebut. Pada sisi lain, terminal memberikan perintah kepada operator alat bongkar muat melalui sistem yang disebut dengan VMT (Vehicle Mounted Terminal) untuk memindahkan peti kemas dari truk ke lapangan penumpukan.

“Jika pengemudi truk menuju lokasi yang berbeda dengan lokasi yang ada di job slip maka tidak akan dilayani, karena lokasi penumpukan peti kemas sudah ditentukan oleh sistem VMT tadi,” tambah Suryo.

Penggunaan sistem informasi menjadikan semua pergerakan peti kemas di dalam terminal telah tercatat dan ditentukan. Hal tersebut memudahkan dan menghindari adanya interaksi langsung antara pekerja dengan pengguna jasa. Dengan hilangnya interaksi langsung tersebut maka pungutan liar dengan dalih untuk mempercepat ataupun memuluskan proses pelayanan dapat dihilangkan.

“Bahkan di Terminal Teluk Lamong, terminal kami yang lain, sudah tidak dijumpai lagi orang di lapangan, semua sudah dikendalikan oleh sistem yang terintegrasi,” lanjutnya.

Ketua DPC Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Surabaya Putra Lingga menyebut penggunaan sistem informasi di Terminal Petikemas Surabaya maupun Terminal Teluk Lamong memudahkan para anggotanya untuk melakukan pengiriman maupun pengambilan peti kemas. Sistem tersebut memberikan informasi mengenai ukuran peti kemas, nomor peti kemas, nomor kendaraan (truk), lokasi penumpukan petikemas, hingga nama pengemudi truk yang masuk ke dalam terminal. Hal tersebut meminimalkan adanya transaksi di luar sistem yang telah tercatat sesuai dengan pelayanan yang diberikan terminal.

“Semua sudah tercatat, tidak ada setoran dalam bentuk apapun, apalagi pungutan untuk dilayani terlebih dahulu. Selama tercatat di dalam sistem maka akan dilayani oleh terminal, itu pengalaman saya pribadi,” urainya.

Selain itu, katanya, setiap sudut terminal juga telah dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV). Sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas maupun pengguna jasa akan terlihat dengan jelas. Dengan demikian tindakan pungutan liar sudah selayaknya tidak terjadi lagi.

“Kalaupun ada pungutan liar itu tidak terjadi di dalam terminal, tetapi terjadi di luar terminal. Kalau di dalam terminal seperti di Terminal Petikemas Surabaya dan Terminal Teluk Lamong sudah tidak ada pungutan liar,” tegasnya. {JAcK}

Continue Reading

Transportasi

Launching Pemberian SPB Perdana dari KSOP Kelas II Teluk Bayur ke BPTD Wilayah III Prop Sumbar

Published

on

By

TELUK BAYUR -Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur menyerahkan kewenangan pengalihan tugas dan tanggung jawab maupun fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran kapal penyeberangan dari Ka. KSOP Kelas II Teluk Bayur Letkol MAR. Agus Winartono kepada BPTD wilayah III Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili langsung kepala BPTD wilayah III Sumbar Bapak Deni Kusdiana AMTrD, MMTr.

Adapun penyerahan kewenangan tersebut, dibuktikan dokumen serah terima No.PL 301/I/1/KSOP TBS-2021 Sehingga kewenangan pelayanan pemberian surat persetujuan berlayar (SPB) untuk angkutan penyeberangan Padang -siberut-sikakap-sioban tidak lagi berada di bawah Kesyahbandar Perhubungan Laut.

Pengalihan kewenangan ini, “Mulai efektif tanggal 01 Juni 2021 layanan SPB kapal penyeberangan berada di tangan BPTD wilayah III Prop Sumbar”, ungkap Ka.KSOP Kelas II Teluk Bayur LETKOL MAR. AGUS WINARTONO, Kamis (3/6/2021).

Capt. Renaldo Sjukri, MM Kepala Seksi KSOP Kelas II Teluk Bayur menambahkan, Sedangkan Unit Pelayanan Teknis, dibawah Perhubungan Laut di Prop Sumbar seperti Ksop Teluk Bayur, Upp Sioban, Upp Sikakap,Upp Siberut masih dapat melakukan pemungutan biaya PNBP bagi kapal penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam hal ini, juga Perhubungan Laut masih memberikan dukungan dan bantuan pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran bagi kapal kapal penyeberangan dengan adanya pernyataan tertulis dari Dirjen Perhubungan Darat ,” terang Capt. Renaldo.

Menurut Capt. Renaldo Sjukri, langkah penyerahan kewenangan layanan pemberian SPB bagi kapal-kapal angkutan penyeberangan disaksikan oleh pejabat dari provinsi Sumbar dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan provinsi Sumbar Her bersama General Manager PT. ASDP Provinsi Sumbar Asril.

Penyerahan ini, dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor UM. 006/4/20/DRJD/2021 dan surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor AL.202/1/11/DJPL/2021, ujar Renaldo.

Kata Renaldo, Kami sudah lakukan penyerahan kewenangan kemarin Selasa (1/6) kepada BPTD III provinsi Sumbar dan diketahui bahwa selama ini kewenangan kesyahbandaran merupakan ranah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla).

Namun, tata kerjanya saat ini mulai ditransisikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat).
Dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan kapal penyeberangan.

Untuk itu, Kemenhub melalui Ditjen Hubla dan Hubdat mengeluarkan surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor UM. 006/4/20/DRJD/2021 serta surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor AL.202/1/11/DJPL/2021
Sementara penanda tangan serah terima pengalihan tugas dan tanggung jawab ditandatangani oleh;

PIHAK PERTAMA
1.Ka.KSOP Kelas II Teluk Bayur LETKOL MAR. AGUS WINARTONO NIP. 10813/P
2.Ka UPP kelas III Muara Siberut RANTO NAIBAHO SH
3.Ka UPP kelas III Sikakap SUMARNUN SH,MM
4.Ka UPP kelas III Sioban JONI AKHIAR SH,MM

PIHAK KEDUA
1.Ka.BPTD wilayah III Provinsi Sumbar DENY KUSDYANA AMTrD,MMTr.

“Semua acara serah terima sudah sesuai dangan arahan pimpinan di Kementerian Perhubungan”, tegas Capt Renaldo. {JAcK}

Continue Reading

Trending